Pak Jokowi, Hidayat Nur Wahid Minta Anda Kasih Sanksi ke Luhut Cs

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sanksi kepada Jajaran menteri terkait penyuaraan penundaan pemilu 2024.

Tak hanya penundaan pemilu 2024, Hidayat juga meminta berikan sanksi menteri yang menyuarakan masa jabatan presiden tiga periode.

Baca Juga: Sudah Dilarang oleh Jokowi, Ini Daftar Menteri yang Pernah Bicarakan Penundaan Pemilu

Pemintaan sanksi tersebut ditulis melalui akun social media pribadi Hidayat Nur Wahid.

Hidayat mengatakan, meminta keseriusan Presiden Jokowi menangani kegaduhan soal perpanjangan masa jabatan presiden yang dilontarkan oleh sejumlah menteri.

Fraksi PKS pun juga menyenggol Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Wakil Ketua MPR tersebut menilai Menko Luhut paling getol untuk penundaan pemilu 2024.

“Sebagai bukti keseriusan, PKS minta Presiden Jokowi berani beri sanksi terhadap menteri-menteri, termasuk terhadap Menko Marves LBP,” ujar Hidaya dikutip dari akun Twiter pribadinya, @hnurwahid pada kamis, 7 April 2022.

Hidayat meneruskan, sanksi tersebut harus diberikan ketika muncul kembali para menteri melakukan penyuaraan penundaan pemilu.

“Jika tak laksanakan arahan preisden dengan tetap ngotot suarakan tunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi melarang para menteri di Kabinet Indonesia Maju berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden.

Jokowi mengatakan, hal itu hanyalah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.

“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan atau perpanjangan,” ujar Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna yang diikuti para menteri, Rabu 6, April 2022.

Baca Juga: Gerindra Agendakan Pertemuan Gibran-Prabowo, PDIP Langsung Merespons Begini

Jokowi juga meminta kepada para menteri untuk memiliki sensitifitas tinggi terhadap kesulitan yang tengah terjadi.

Menurut dia, para menteri juga bisa harus bisa menjelaskan langkah apa saja yang telah diambil oleh pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut dengan baik.

Sebaimana diketahui adanya isu penundaan pilkada dan adanya 3 periode memunculkan aksi penolakan dari Mahasiswa dan Masyarakat.