Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sudah Dilarang oleh Jokowi, Ini Daftar Menteri yang Pernah Bicarakan Penundaan Pemilu

Sudah Dilarang oleh Jokowi, Ini Daftar Menteri yang Pernah Bicarakan Penundaan Pemilu Kredit Foto: Antara/BPMI
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (6/4), akhirnya tegas melarang jajaran menterinya berbicara penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Berdasarkan pemberitaan Republika, ada sejumlah menteri yang tercatat pernah menyinggung atau menyuarakan penundaan pemilu, antara lain:

1. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia

Usulan Bahlil agar pemilihan presiden diundur dengan otomatis memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo mendapat sejumlah kritik. Bahlil menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Jokowi diperpanjang untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan pascapandemi.

Kritikan itu datang dari pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio. Dia pun meminta Bahlil fokus kerja mencari investasi sebanyak-banyaknya, tak perlu mengusulkan pemilu diundur.

"Sudahlah kalau menteri seharusnya tidak masuk ke ranah yang bukan pekerjaannya. Kalau mau nyenengin Pak Jokowi, kerja saja datangkan banyak investasi, ciptakan banyak peluang kerja di Indonesia," ujar Hendri Satrio menyindir Bahlil pada Rabu (12/1) lalu.

Baca Juga: Jokowi Larang Menterinya Bicarakan Penundaan Pemilu, Siapa Sangka Begini Sikap Luhut Pandjaitan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin juga turut mengkritisi munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang diusulkan oleh Bahlil. Dia memandang, motif ekonomi mestinya bukan jadi alasan memperpanjang jabatan Presiden. 

"Tetapi, yang harus dipahami adalah kita hidup di negara yang memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat. Mari kita hargai konstitusi dan kedaulatan rakyat," kata Sultan, Rabu (12/1). 

Di tempat terpisah, Ketua DPR Puan Maharani juga menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia yang menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur. Dia hanya menjawab singkat soal pernyataan tersebut.

"Coba tanya ke Pak Bahlil," kata Puan singkat yang kemudian meninggalkan kerumunan wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/1).

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel: