Amien Rais Desak Luhut Mundur Atau Dipecat karena Klaim Big Data, Memangnya Presiden Berani?

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyebut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sedang berhalusinasi saat menyampaikan big data 110 juta rakyat dukung penundaan pemilu 2024.

Amien pun meminta Luhut untuk mundur sebagai pejabat publik karena sudah tidak lagi mendapat kepercayaan dari rakyat.

Baca Juga: Pak Jokowi, Anda Ditantang Amien Rais untuk Lakukan Ini

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Kholid, mempertanyakan balik soal keberanian Presiden Joko Widodo atau Jokowi apabila mengganti Luhut dari kabinet.

Menurutnya, Jokowi tak akan berani mencopot atau mengganti Luhut dari kabinet, pasalnya masih ketergantungan terhadap Menko Marvest tersebut.

"Pertanyaan dibalik, memang Presiden berani ganti LBP?. Saya sih ragu presiden berani. Presiden sangat tergantung sekali dengan LBP," kata Kholid saat dihubungi, Senin (18/4/2022).

Sementara di sisi lain, Kholid menilai terkait klaim big data Luhut tersebut ada tiga kemungkinan yang muncul.

Pertama, datanya salah atau kesalahan teknis dalam menyajikan data. Kedua salah baca data atau incompetent dalam baca data. Ketiga, datanya sengaja dibuat salah atau disinformasi dan manipulasi.

"Kalau kejadian 1, LBP berarti ceroboh. Kalau kejadian 2, LBP tidak paham sama sekali terkait big data. Makanya salah baca data, kalau kejadian 3, ini yang jahat. LBP berniat jahat memanipulasi data untuk disinformasi. LBP membuat hoax buat justifikasi agenda tunda pemilu. Jadi tiga kemungkinan itu yang muncul," paparnya.

Kholid mengatakan, tiga kemungkinan tersebut bisa saja salah, jika Luhut berani membuka big data tersebut ke publik.

Untuk itu, Luhut harus berani membuka klaim big data tersebut. Jika tidak, maka jangan salahkan spekulasi yang muncul di tengah publik.

Baca Juga: Koordinator BEM SI Sebut Orde Baru Berikan Kebebasan, Fahri Hamzah Sebut Mahasiswa Boleh Salah

"Kalau tidak berani dan tidak dibuka, jangan salahkan spekulasi publik yang muncul," imbuh dia.

Minta Luhut Mundur

Sebelumnya, Amien Rais menyebut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sedang berhalusinasi saat menyampaikan big data 110 juta rakyat dukung penundaan pemilu 2024.

Amien mengatakan Luhut hanya berkoar tanpa bukti nyata yang membuat kegaduhan karena sebagian besar rakyat merasa tidak seperti apa yang Luhut klaim.

"Luhut tidak sadar ia sedang berhalusinasi dan telah menjadi public enemy number one gara–gara halusinasi itu," kata Amien Rais saat Milad 1 Tahun Partai Ummat, Minggu (17/4/2022).

Oleh sebab itu, dia meminta Luhut untuk mundur sebagai pejabat publik karena sudah tidak lagi mendapat kepercayaan dari rakyat karena sejumlah kebijakan yang menindas.

"Seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better," ucapnya.

Jika Luhut tak juga mengundurkan diri, Amien mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memecatkan, karena Luhut menurutnya adalah beban bagi negara.

"Kalau Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narcissistic megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi seyogianya memecat dia. Luhut bukan lagi asset bangsa, ia telah menjadi liability, menjadi national burden atau beban nasional," tegasnya.

Amien menyebut Luhut dan Jokowi sudah sudah kehilangan sense of crisis, sense of urgency dan sense of reality.

"Pemimpin yang kehilangan 3 senses ini pasti berperilaku ugal–ugalan, eksesif, dan menjadi berperilaku ekstrimis," tutur Amien.

Dia juga menyinggung big data bahwa 110 juta rakyat meminta penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden 3 periode yang digaungkan Luhut.