Wartawan mengambil gambar logo Partai Demokrat pada konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait tanggapan atas ditolaknya permohonan gugatan KSP Moeldoko di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (24/11/2021). AHY menyatakan penolakan gugatan oleh PTUN itu semakin memperkuat keputusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya, yang juga menolak permohonan pihak KSP Moeldoko, tentang Judicial Review AD/ART Partai Demokrat. | Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat (PD) Kamhar Lakumani menyebut kritik Amien Rais kepada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mewakili aspirasi publik.
“Termasuk aspirasi emak-emak yang ikut melakukan unjuk rasa pada tanggal 11 April yang lalu,” kata Kamhar melalui layanan pesan, Senin (18/4).
Baca Juga: Hajar Luhut dan Jokowi Sekaligus, Amien Rais: Indonesia Digiring Jadi Jongos, Kuli dan Kacung!
Menurut mantan aktivis HMI itu, Jokowi memang sudah sepantasnya bertindak tegas kepada menteri yang bermanuver di luar tugas pokok.
Semisal, Jokowi bisa menindak Luhut yang diduga menjadi otak dari gerakan menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI.
“Pak Jokowi semestinya mengambil tindakan tegas. Tak bisa melakukan pembiaran begitu saja sekalipun operasi politik ini telah gagal,” kata Kamhar.
Mantan Wasekjen Dewan Pimpinan Nasional HKTI itu menyebut publik saat ini menantikan sikap tegas Jokowi memecat menteri yang bergerak di luar konstitusi.
Baca Juga: Amien Rais Minta Luhut Pandjaitan Dipecat, Kamhar Demokrat Mendukung
“Sekali lagi, Pak Jokowi tak bisa melakukan pembiaran kepada pembantunya yang melakukan gerakan makar dan terorisme konstitusi,” tutur Kamhar.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
