Diragukan Walau Dilantik Jokowi Jadi Dewan Pengarah BRIN, Megawati: Belum Apa-apa Kok Suudzon

Warta Ekonomi, Jakarta -

Megawati Soekarnoputri membantah opini yang menyebut dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan membuat bidang riset dipolitisasi.

Megawati mengatakan, pihak yang melempar opini seperti itu adalah orang-orang yang berprasangka buruk terhadap dirinya.

Baca Juga: Soal Ekonomi, Megawati Soroti Emak-emak Lagi: Berbondong-bondong Beli Baju tapi Antre Minyak Goreng

"Banyak orang bertanya begini, kenapa Ibu Mega lagi? dia itu ketua umum partai, nanti BRIN dimainkan politik, saya bilang; aduh ini orang-orang pintar ini kok belum apa-apa sudah sering kali suudzon," kata Megawati dalam Kick Off & Talkshow Pembentukan BRIDA, Rabu (20/4/2022).

Megawati menyebut penunjukkan itu menurutnya sudah sesuai aturan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah BRIN, yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 12 Oktober 2021.

Presiden RI kelima itu menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dari Jokowi sebagai kepala negara, dia berjanji akan bersikap netral saat berperan di BRIN.

"Saya ini orang yang sangat taat aturan, kalau tadi Menko PMK bilang riset itu harus objektif dan netral, itulah yang saya katakan ketika terbentuknya dewan pengarah, jangan melihat saya sebagai seorang politisi, saya diminta oleh presiden Jokowi, saya minta kalau di riset itu harus netral dan bukan pembenaran, tapi kebenaran, tidak mengada-ada," ujar Megawati.

Diketahui, Megawati dilantik Jokowi menjadi Dewan Pengarah BRIN di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (13/10/2021) lalu.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, salah satu tugas Dewan Pengarah ialah memberikan dukungan politik yang tidak bisa dilakukan oleh dirinya seorang diri.

Baca Juga: Megawati Soal Aksi Demonstrasi Mahasiswa: Belum Apa-apa Sudah Demo, Anak Sekarang...

Selain itu, Dewan Pengarah bertugas untuk memberikan dukungan anggaran riset. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani ditempatkan sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah.