Amerika Provokasi Perlombaan Senjata, yang Dilakukan China untuk ASEAN Bikin Mata Terbuka

China telah mendesak ASEAN untuk memimpin dalam pembangunan regional. Beijing menuduh Amerika Serikat mencoba memprovokasi perlombaan senjata di Asia Pasifik.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi melalui video call dengan Luhut Binsar Panjaitan, koordinator kerja sama Indonesia dengan China, jelang KTT AS-ASEAN pekan depan.

Baca Juga: NATO Acak-acak Eropa, China Pasang Badan di Asia Pasifik Setelah Tahu...

"Strategi Indo-Pasifik AS bertentangan dengan tren zaman dan tidak melayani kepentingan bersama dan jangka panjang negara-negara di Asia Timur," kata Wang, menurut pernyataan kementerian luar negeri, dilansir South China Morning Post.

Dia juga mengatakan kawasan itu menghadapi bahaya dari aliansi "Lima Mata", Dialog Keamanan Segiempat dan aliansi keamanan Aukus di mana AS dan Inggris akan membantu Australia memperoleh armada kapal selam bertenaga nuklir.

"Ini untuk memprovokasi perlombaan senjata di kawasan itu," kata Wang.

"China percaya bahwa tidak peduli apakah itu melibatkan kerja sama regional di Pasifik atau Samudra Hindia, fokusnya harus di Asia Timur, dan mesinnya harus Asean. Tidak peduli apa strategi regional yang diusulkan, tujuannya harus saling menguntungkan dan saling menguntungkan, bukan zero-sum game," tambah dia.

Dia mengatakan ASEAN harus memainkan peran sentral dalam kerja sama untuk memastikan stabilitas regional.

Wang juga mengatakan China mendukung Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 pada Oktober. Kedua belah pihak juga sepakat untuk bekerja sama dalam penanganan pandemi Covid-19, meningkatkan kerja sama politik dan ekonomi, serta mendorong pertukaran orang-ke-orang dan kerja sama maritim, kata pernyataan kementerian tersebut.

"Baik China dan Indonesia adalah perwakilan dari negara-negara berkembang," kata Wang.

“China bersedia memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Indonesia untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas yang diperoleh dengan susah payah dan hak-hak sah negara-negara di kawasan untuk mengupayakan pembangunan dan revitalisasi,” sambung pernyataan itu.