Kepada Forum Rektor Aceh, Wapres Minta Perdamaian di Aceh Guna Bangun Kesejahteraan Masyarakat

Kesepakatan Helsinki sebagai nota kesepahaman yang telah menjadi kerangka bagi perdamaian dan mengakhiri konflik panjang di Aceh. Dengan perdamaian tersebut, pemerintah pusat bisa mendorong pembangunan kesejahteraan masyarakat Aceh. Untuk itu, perdamaian di Aceh harus terus dijaga. 

"Dengan adanya perdamaian, terlihat adanya perubahan-perubahan, termasuk intervensi pemerintah bisa membangun waduk, jalan tol, bisa mendorong pendidikan, perguruan tinggi. Saya kira karena adanya perdamaian. Nah, itu yang harus dijaga, jangan sampai itu dirusak lagi," tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat menerima Forum Rektor Aceh, di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 02, Jakarta Pusat, Rabu kemarin, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/5/2022).

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin: Perkembangan Industri Harus Diiringi Pengelolaan yang Benar

Menurutnya, dalam membangun kedamaian tersebut, umat Islam di Aceh perlu diberikan pemahaman akan moderasi beragama sebagai modal utama bangsa Indonesia. Moderasi beragama yang dimaksud adalah umat Islam harus menjadi seorang muslim kaffah, tetapi dengan tetap menjaga kesepakatan nasional di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Kesepakatan Helsinki bagi masyarakat Aceh.

"Kita ingin Aceh kondusif, tapi pemahaman keislaman harus kita berikan, moderasi beragama kita itu muslim kaffah ma'al mitsaq. Kalau daerah lain hanya satu, mitsaqul wathani (kesepakatan nasional), di Aceh mitsaqul Helsinki," tuturnya.

Baca Juga: Bertolak ke Sultra, Wapres Bagikan Bansos dan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri NIS

"Itulah moderasi di Aceh," sambung Wapres menekankan.

Sebelumnya, Rektor Universitas Malikussaleh Herman Fithra menyampaikan harapan agar perdamaian di Aceh bisa abadi dan diikuti dengan keadilan dan kesejahteraan secara merata bagi masyarakat Aceh.