Wapres Harapkan Peran LMA Yakinkan Terkait Kebijakan Pemekaran Wilayah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengapresiasi peran lembaga masyarakat adat (LMA) Tanah Papua untuk menginisiasi Musyawarah LMA Se-Provinsi Papua dan Deklarasi Papua Damai dalam kerangka mendukung kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua.

“Penghargaan saya sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua yang telah membantu menjaga keutuhan NKRI,” Kata Ma’ruf seusai menerima rombongan LMA secara virtual, kemarin.

Ma’ruf menegaskan kuatnya komitmen pemerintah untuk menyejahterakan Tanah Papua melalui beragam regulasi kebijakan afirmasi, seperti peningkatan dana otonomi khusus dan kebijakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua, serta memberikan pemihakan pada OAP yang mewakili masyarakat adat untuk menjadi anggota DPRP/DPRK tanpa melalui pemilihan umum dengan kuota 25%.

Menurut Ma’ruf pembentukan DOB tersebut dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat di tiap-tiap daerah bisa lebih dekat, lebih mudah, dan lebih sederhana sekaligus untuk mendongkrak perekonomiannya.

“Semua untuk kepentingan orang Papua. Melalui pemekaran DOB ini, diharapkan pelayanan publik akan semakin mudah diakses oleh masyarakat dan pusat-pusat perekonomian baru dapat semakin bertumbuh,” terangnya.

Ma’ruf mengungkapkan bila pemerintah sungguh-sungguh ingin mewariskan perdamaian, ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, kesejahteraan, kerukunan di antara masyarakat Papua, dan Papua yang maju, yang sejahtera.

Baca Juga: Ma'ruf Amin Minta Percepatan Pengembangan Industri Halal

Pemerintah pun, sambung Wapres, selalu terbuka menerima masukan-masukan yang konstruktif dari seluruh lapisan masyarakat Papua agar program-program percepatan pembangunan kesejahteraan yang dijalankan di Tanah Papua tepat sasaran.

“Kita ingin yang kita lakukan sesuai dengan keinginan masyarakat Papua dan difokuskan untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat di Papua,” tuturnya.