Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Kabupetan Ciamis, Jawa Barat, Jumat (18/3/2022). Akibat Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran dibandingkan saat terjadinya kelangkaan. | Kredit Foto: Antara/Adeng Bustom
Kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya pada akhir April lalu dinilai cukup berdampak positif terhadap harga minyak goreng.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menilai kebijakan larangan ekspor itu berdampak signifikan dalam menurunkan harga minyak goreng. Di Mei 2022 komoditas minyak goreng mengalami deflasi.
“Kebijakan melarang ekspor CPO terbukti dimana minyak goreng mengalami deflasi,”Kata Margo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/6). Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan sedari awal pemerintah sudah memahami efek dari pelarangan ekspor CPO, termasuk bagi penerimaan negara.
“Namun pemerintah tetap menempuh kebijakan ini demi memenuhi kebutuhan rakyat,” Ucap Jokowi. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menambahkan kebijakan pelarangan ini merupakan upaya untuk mewujudkan ketersediaan bahan baku serta pasokan minyak goreng dalam negeri.
Lewat kebijakan pelarangan ini diharapkan harga minyak goreng bisa sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter. Pemerintah sendiri sudah mengambil berbagai cara untuk mengendalikan harga minyak goreng.
Baca Juga: Kemenperin Catat Penyaluran Minyak Goreng Curah Capai 396,5 Ton
Dari menetapkan satu harga acuan, memberikan subsidi, menerapkan DMO dan DPO hingga mematok HET.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar
Tag Terkait:
