Peran BUMN Sangat Strategis dalam Pengembangan Panas Bumi

"Ke depan panas bumi memang menjadi salah satu faktor kunci penting dalam pencapaian net zero emission, tentu BUMN kita harapkan bisa mengambil peran besar di sana yang juga bisa menentukan target-target global," jelas Harris.

Abadi Poernomo, Senior Advisor Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), menambahkan BUMN menjadi pionir utama dalam pengembangan panas bumi. Namun, regulasi tetap menjadi faktor penentu. Misalnya saja dengan beberapa masalah klasik yang sering membentur panas bumi, terutama soal tarif harga listrik yang dijual dari pengembang. 

Hingga saat ini panas bumi dinilai masih kalah dengan PLTU batu bara karena masalah tarif atau harga listrik yang ditawarkan pembangkit batu bara lebih murah daripada panas bumi. "Panas bumi tidak bisa compete dengan PLTU (saat harga batu bara dibawah US$100 per ton). Pemerintah/PLN menghendaki tarif=BPP (biaya pokok produksi), di situ keekonomian panas bumi tidak masuk,“ jelas Abadi.

Mantan Direktur Utama  PGE itu mengakui peluang panas bumi memang sangat terbuka menjadi pembangkit based load utama, setelah pemerintah berencana memensiunkan PLTU batu bara lebih dini. Tapi, semua itu kembali berpulang pada regulasi dari pemerintah.  “Setuju (panas bumi jadi momentum  menggantikan PLTU), tapi itu sangat bergantung pada regulasi yang akan terbit,” ujarnya.

Jika masalah itu bisa segera ada solusinya, lanjut Abadi, PGE sebagai pionir dalam pengembangan panas bumi tentu juga lebih bisa berperan maksimal. Apalagi PGE merupakan perusahaan panas bumi negara paling tua sehingga menjadi pionir utama dalam pengembangan panas bumi nasional.

Abadi menyebutkan PGE terlihat paling masif dan agresif dalam pengembangan panas bumi karena mendapatkan dukungan kuat dari Pertamina sebagai induk holding. "Neraca PGE sangat positif, dengan level akreditisasi sangat tinggi ditambah lagi dengan mother co Pertamina, sangat mudah dalam mencari pendanaan," katanya.