Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah terus mengupayakan dalam mencari jalan tengah terkait permasalahan minyak goreng di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah tengah mengatur dari hulu ke hilir serta menata kembali agar permasalahan terkait pasokan minyak goreng tidak terulang kembali. Sera penerimaan negara tetap bisa bertambah.
"Kita juga ingin menata dari hulu ke hilir, dengan demikian berkeadilan dan kesulitan seperti ini tidak terjadi lagi," ujar Luhut dalam konfrensi pers secara virtual, Minggu (5/6/2022).
Luhut juga menyatakan bahwa masyarakat, petani sawit dan juga pemngusaha tidak merasa rugi. Selain memperhatikan ketersediaan minyak goreng, dirinya juga berharap petani dan penguasaha tetap mendapat untung. Baca Juga: Pemerintah Klaim Larangan Ekspor CPO Berhasil Turunkan Minyak Goreng
"Di hulu pemerintah harus dapat dan terus mensejahterahkan petani sawit. di hilir, pemerintah harus menjamin pemenuhan masyarakat dalam mencari dan membeli minyak goreng dengan harga yang wajar," jelas Luhut.
Selain itu, lanjut Luhut, pemerintah terus berupaya agar para pengusaha, distributor dan pengecer mendapatkan laba yang sesuai.
"Kita tidak ingin juga pengusaha atau UMKM menjadi tidak mendapat untung dengan kepatutan," ujarnya.
Luhut mengungkapkan, pentingnya pembukaan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng. Pasalnya ekspor tersebut saling berkaitan dengan pendapatan para petani sawit.
"Ketika ekspor ada peningkatan semua mata rantai produksi dan distribusi kembali berjalan. Maka kita berharap nanti harga TBS petani juga akan membaik," ucap Luhut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Fajar Sulaiman