Para Perwira yang Kirim Ratusan Wajib Militer Berperang di Ukraina bakal Terima Nasib dari Putin

Jaksa militer pada Selasa (7/6/2022) mengungkapkan bahwa Rusia telah menuntut sekitar selusin perwira militer setelah ratusan wajib militer dikirim berperang di Ukraina.

"Menurut pengawasan Distrik Militer Barat ... sekitar 600 tentara wajib militer ditarik ke dalam operasi militer khusus, semuanya kembali sesegera mungkin," kata jaksa Arthur Yegiev, berbicara kepada majelis tinggi parlemen Rusia, dikutip Reuters.

Baca Juga: 15.000 Tentara Rusia Tewas, Jenderal Rusia Kembali Terbunuh di Medan Perang Ukraina

Petugas yang membiarkan ini terjadi telah menghadapi proses disipliner termasuk kemungkinan pemecatan, katanya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Isu keterlibatan wajib militer dalam perang sangat sensitif di Rusia. Meskipun Rusia telah berhenti menerbitkan statistik tentang berapa banyak tentaranya yang tewas di Ukraina, perkiraannya mencapai ribuan.

Beberapa asosiasi yang mewakili ibu dari tentara Rusia telah menyuarakan keprihatinan tentang wajib militer yang dirancang untuk berperang meskipun kurangnya pelatihan yang memadai. Semua pihak dalam konflik Ukraina memiliki sistem wajib militer, di mana para pemuda diwajibkan oleh hukum untuk melakukan dinas militer.

Moskow, yang mengirim ribuan tentara ke Ukraina pada 24 Februari, mengatakan bahwa mereka terlibat dalam "operasi militer khusus" untuk mendemiliterisasi negara tetangganya dan menyingkirkan nasionalis berbahaya yang mengancam penduduknya yang berbahasa Rusia.

Ukraina dan sekutunya menolak klaim Rusia sebagai dalih tak berdasar untuk melancarkan perang agresi tak beralasan yang telah menewaskan ribuan orang, meratakan kota, dan mendorong lebih dari 6 juta orang mengungsi ke luar negeri.

Sementara itu, presiden Vladimir Putin telah berulang kali membantah bahwa Rusia menggunakan wajib militer, para pemuda yang direkrut oleh negara untuk bertugas di ketentaraan, dengan mengatakan hanya tentara dan perwira profesional yang ambil bagian dalam operasi militernya.

Namun kementerian pertahanan mengakui pada bulan Maret bahwa beberapa telah salah dikirim untuk berperang.