Soal Penanganan Isu Perempuan dan Anak, DPR Setujui Usul Tambah Anggaran Kementerian PPPA Tahun 2023

Fokus rencana kegiatan tahun 2023 tersebut merujuk pada beberapa isu strategis turut disampaikan oleh Menteri PPPA, di antaranya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, kesenjangan gender dalam pembangunan masih tinggi, belum maksimalnya peran perempuan dalam politik, ekonomi.

Serta, pengambilan keputusan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih rendah, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, perlindungan anak Indonesia yang belum optimal, kekerasan berbasis gender (KBG) dan perdagangan orang secara online meningkat, dan layanan pada perempuan dan anak korban kekerasan belum optimal.

Baca Juga: Upayakan Kesetaraan, Menteri PPPA Dorong Pemberdayaan Perempuan Pedesaan dan Penyandang Disabilitas

Adapun rencana kerja Kementerian PPPA tahun 2023 berdasarkan tugas dan fungsi serta isu prioritas 5 (lima) Arahan Presiden yaitu, meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak, terwujudnya Kementerian PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.

Kemudian meningkatnya pemenuhan hak anak, meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran keluarga dalam PPPA, meningkatnya perlindungan hak perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Lebih lanjut, Bintang menyatakan bahwa tugas dan fungsi Kementerian PPPA adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga dibutuhkan kerja sama dari berbagai macam stakeholder mengingat isu perempuan dan anak adalah isu kompleks yang tidak dapat dituntaskan sendiri. 

"Kementerian PPPA berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi perempuan dan anak Indonesia, khususnya 5 arahan prioritas Presiden. Dengan tantangan ke depan yang semakin berat serta kompleksitas masalahnya, tentunya kami tidak mungkin bekerja sendiri. Sinergi dan kolaborasi multipihak menjadi kunci penyelesaiannya. Dalam kesempatan ini, kami memohon dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI serta seluruh pihak yang hadir untuk mendukung dan turut bergerak memberikan sumbangsih nyata bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," ujar Menteri PPPA.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA menghaturkan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI yang tidak pernah berhenti untuk terus mendukung dan berjuang bersama Kementerian PPPA dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja terhadap program-program prioritas Kementerian PPPA, Komisi VIII DPR RI mendukung penuh penambahan anggaran Kementerian PPPA sebesar 100 miliar sehingga penanganan isu perempuan dan anak lebih maksimal.

Baca Juga: Ridwan Kamil Langsung Terbang ke Swiss, Kabarkan Eril Akan Dimakamkan Hari Senin

Terkait usulan penambahan anggaran tersebut akan di bahas lebih lanjut secara mendetail di rapat kerja berikutnya.