Antisipasi PMK, Sosialisasi Penyembelihan Hewan Kurban Terus Digencarkan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Kota Yogyakarta menggencarkan sosialisasi penyembelihan hewan kurban untuk Idul Adha tahun 2022. Terutama dengan adanya potensi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi dan kambing.

Masyarakat pun diimbau lebih cermat dalam memilih hewan kurban dan cara penyembelihan hewan kurban yang memenuhi ketentuan.

“Sosialisasi ini memberikan banyak manfaat dalam mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Qurban sesuai dengan standar kebersihan, kesehatan dan syariah Islam. Terutama di masa pandemi Covid-19 dan potensi penyakit mulut dan kuku pada sapi dan kambing pada akhir-akhir ini,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Yogyakarta, Yunianto Dwisutono saat membuka sosialisasi pemotongan hewan kurban di Balai Kota Yogyakarta, kemarin.

Dia menyatakan dengan sosialisasi itu diharapkan seluruh panitia penyembelihan hewan kurban mengetahui tata cara kurban. Baik secara syariah maupun kesehatan, kebersihan dan higienitas penyembelihan hewan kurban.

Pihaknya juga berpesan agar panitia atau petugas memastikan hewan kurban dalam keadaan sehat. Selain itu, harus teliti dalam mengambil keputusan terhadap hewan kurban yang sakit dengan melakukan pemeriksaan.

Hal tersebut agar daging kurban yang dibagikan ke masyarakat halal dan layak untuk dikonsumsi. Yunianto menyampaikan sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk penerbitan surat edaran walikota tentang pedoman perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2022.

“Kami akan terbitkan surat edaran walikota tentang pedoman perayaan Hari Raya Idul Adha dalam waktu dekat. Surat edaran sebagai pedoman masyarakat dalam menyelenggarakan Hari Raya Idul Adha,” tambahnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Suyana menyebut sampai hari ini total ternak yang tertular PMK di DIY ada 3862 ekor. Untuk Kota Yogyakarta, sampai sekarang belum ada temuan kasus PMK. Jumlah sapi di Kota Yogyakarta sedikit sekitar 93 ekor.

Baca Juga: Pengendalian Wabah PMK Lamban, Menteri Pertanian Dinilai Lalai

Untuk mengurangi risiko PMK, masyarakat disarankan membeli dari petani atau peternak sekitar yang tidak didatangkan dari luar DIY. Selain Itu dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan.