Mantan Wamenkumham Sebut Kebebasan Pers Terancam karena Mafia Lahan dan Tanah di Kalsel

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar Hukum Denny Indrayana menyebut saat ini Provinsi Kalimantan Selatan dalam kondisi darurat mafia tanah untuk sawit dan mafia lahan untuk tambang batu bara.

Denny mengatakan hal tersebut tidak terlepas dari salah satu pengusaha tambang di Kalimatan Selatan yang dengan seenaknya merebut lahan rakyat maupun pengusaha lain dengan menggunakan tiga cara.

"Jadi tiga caranya, satu di kriminalisasi (kalau pengusaha), kedua diintimidasi secara fisik sampai meninggal, ketiga dikasih duit, jadi kalau engga mempan dengan intimidasi, enggak mempan dengan kriminalisasi dibeli saja," ujar Denny dikutip Kamis (23/6/2022).

Baca Juga: Politikus PDIP Mardani Maming Merasa Dikriminalisasi, KPK: Penyidikan Kami Berdasarkan Bukti

Denny mengatakan, dalam beberapa hari terakhir terdapat belasan masyarakat yang mengunjunginya untuk meminta bantuan hukum atas lahan yang digusur oleh perusahaan tersebut. 

"Tadi malam ada 15 orang ke kantor saya karena lahanya digusur, ada yang sebulan engga berani pulang karena mereka lapor ke polisi dan polisi manggil mereka di BAP di balik," ujarnya. 

Lanjutnya kejadian tidak mengenakan tersebut bukan hanya terjadi kepada masyarakat, melainkan juga kepada pers. Menurutnya kebebasan pers di Kalimantan Selatan secara tidak langsung sudah dibelenggu oleh perusahaan dan aparat.

"Kalimantan Selatan ini berbahayanya bagi kebebasan pers, jadi terakhir kemarin ada diananta dia menulis perusahaan Jhonlin group (milik Haji Isam) menyerobot tanah masyarakat, akhirnya dia diperkarakan dan diadvokasi teman-teman dan memang divonisnya cuman tiga bulan terus ada wartawan meninggal di penjara tepatnya di kota baru," ungkapnya. 

Denny melanjutkan, kekuatan dari perusahaan tersebut tidak terlepas daripada orang yang ada dibelakangnya. Oleh karena itu, ia berharap agar penegakan hukum dapat berjalan dengan tepat.

"Mereka yang salah harusnya dihukum dong, jangan biarkan mereka diatas hukum lah, kan tata kelolanya harus bagus berarti kan gak bener, berarti hukum harus tegak, kalau sekarang kan tumpul ke atas dan tajam ke bawah," tegasnya.