Pemprov DKI Lakukan Pengkajian Risiko Bencana dari Dampak Sosial Sampai ke Lingkungan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan diskusi publik mengenai Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (29/6/22).

Dalam kegiatan tersebut, BPBD mengajak serta unsur pentahelix di Jakarta yang terdiri dari Organ Perangkat Daerah, pelaku usaha , akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.

Baca Juga: Digulung Anies Baswedan, Ustaz Ini Gak Setuju Holywings Ditutup, Alasannya Menohok!

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya penanganan bencana dari berbagai dimensi. Metodologi yang digunakan juga berpedoman dengan perhitungan biaya yang diatur oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang risiko kerentanan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kemudian memperkirakan indeks ketahanan daerah (IKD) di provinsi DKI Jakarta.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan bahwa diskusi KRB dilakukan sebagai acuan utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyusun rencana penanggulangan bencana.

"Karena Jakarta memiliki tantangan kebencanaan yang kompleks," kata Isnawa dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Warta Ekonomi, Kamis (30/6/22).

Isnawa juga mengatakan bahwa dari hasil pengkajian tersebut, akan menunjukkan arah kebijakan penanggulangan bencana.

Baca Juga: Sudah Disegel Anies, Izin Holywings Gak Bisa Dibuka Kembali, Monitoring Bakal Lebih Ketat Lagi!

"Pelaksanaan arah kebijakan penanggulangan bencana membutuhkan partisipasi semua (pihak), mulai dari pemerintah sampai pada lapisan masyarakat," katanya.