Temui Jokowi demi Tenaga Honorer, Anies Baswedan Disanjung: Langkah Politis Tidak Semua Buruk

Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Anies Baswedan yang juga Gubernur DKI Jakarta itu berencana menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anies akan membicarakan nasib tenaga honorer dengan Presiden.

Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, rencana itu memang sangat politis. Hal itu pun dinilainya wajar karena Anies memang seorang politikus. Meski begitu, langkah membahas nasib honorer itu dinilainya sebagai hal yang baik.

Baca Juga: Bukan Ganjar atau Anies Baswedan, Jika Pilih Sosok Ini Sebagai Cawapres, "Daya Ledak" Prabowo di Pilpres 2024 Makin Wow!

"Langkah politis itu tidak semuanya buruk. Jangan dimaknai buruk. Kalau memang itu bagian dari aspirasi dari tenaga honorer dari seluruh Indonesia, ya memang harus disampaikan," ucap Ujang saat dihubungi JPNN.com, Rabu (6/7).

Dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini menjelaskan, bisa saja rencana Anies bersama gubernur lain menemui Jokowi dan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memang karena banyaknya keluhan dari honorer.

"Apa yang dilakukan Anies menjadi langkah politis bisa jadi memang aspirasi tenaga honorer yang ada, yang hari ini nasibnya tidak jelas," katanya. Ujang berharap pertemuan APPSI dengan Jokowi bisa membuahkan hasil yang baik bagi nasib tenaga honorer.

"Bagaimanapun, nasib honorer di seluruh Indonesia harus bisa diselesaikan. Harus dicari jalan keluarnya, dalam hal ini presiden karena dia punya kekuasaan, kewenangan untuk tenaga honorer itu," tambahnya.

Diketahui, KemenPAN-RB berencana menghapus tenaga honorer mulai tahun depan. Sebagai gantinya, tenaga honorer akan digantikan oleh outsourcing sesuai kebutuhan. Penghapusan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk membangun sumber daya manusia (SDM) ASN yang lebih profesional dan sejahtera.

Lantaran hal ini, Ketua APPSI Anies Baswedan berencana membawa sejumlah gubernur menemui Presiden Jokowi dan MenPAN-RB. Rombongan yang dipimpin Anies Baswedan itu akan membahas kebijakan tersebut dan bisa mempertahankan tenaga honorer.