Momen Langka Kim Jong Un Pimpin Konferensi yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengadakan konferensi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bertujuan memperkuat kepemimpinan "monolitik" Partai Pekerja Korea (WPK) yang berkuasa di seluruh masyarakat.

Konferensi itu adalah yang pertama dari jenisnya dan melibatkan "mewujudkan konsolidasi organisasi dan ideologis dari jajaran Partai dalam segala hal" dan meningkatkan peran kepemimpinan partai, kata kantor berita negara KCNA, Kamis (7/7/2022), dikutip Reuters.

Baca Juga: Manuver Latihan Militer Musim Panas Rezim Kim Jong Un Terus Dipantau Korea Selatan

Acara ini berfokus pada bagian "Party Life Guidance" (PLG), yang merupakan organisasi kuat yang memantau dan menjaga kesetiaan pejabat dan anggota di seluruh negeri.

Menurut laporan tahun 2019 oleh Komite Hak Asasi Manusia di Korea Utara (HRNK) yang berbasis di AS, bimbingan hidup partai adalah "bisa dibilang fungsi paling kritis" dari WPK, yang merupakan partai pendiri dan penguasa Korea Utara.

Sebagai bagian dari Organisasi dan Departemen Bimbingan yang kuat, PLG memantau tren dan pola perilaku individu, terutama yang dapat merugikan kepentingan pemimpin tertinggi, kata laporan HRNK.

Tekniknya termasuk sesi kritik diri secara teratur, di mana peserta diminta untuk mengakui kesalahan mereka dan menghadapi tuduhan dari anggota lain.

Ini juga bertanggung jawab untuk menyampaikan bimbingan dari para pemimpin senior dan berperan dalam memilih kandidat mana yang diizinkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan.

Dalam sambutannya di konferensi tersebut, Kim menyebut pedoman hidup partai sebagai "pembuluh darah dan kelenjar saraf" yang secara tegas menghubungkan organisasi partai dengan komite pusat, dan poros utama penerapan ide dan kebijakan partai, lapor KCNA.

Kim semakin sering mengadakan acara yang bertujuan untuk memperkuat kontrol di negara itu, yang telah dia pimpin sejak 2011. Para ahli mengatakan upaya anti-pandemi semakin membantu pemerintah otoriternya memberlakukan kontrol baru pada ekonomi, perjalanan, media, dan elemen masyarakat lainnya.

Menurut penyelidik hak asasi manusia, Korea Utara telah melakukan pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, kekerasan seksual dan kerja paksa. Pemerintah membantah telah menganiaya warganya.

Korea Utara sedang bergulat dengan berbagai krisis, termasuk wabah COVID-19 yang pertama kali diakui, dampak ekonomi dari sanksi internasional dan peristiwa cuaca yang tidak menentu seperti suhu tinggi dan banjir.

Dikatakan bahwa situasi COVID-19 telah terkendali, meskipun kurangnya data telah menyebabkan para ahli internasional meragukan klaim tersebut.