Sri Mulyani Sampaikan Peta Jalur Country Platforms ETM Menuju Ekonomi Hijau
Kredit Foto: Martyasari Rizky
Keuangan RI (Menkeu RI) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rumusan Country Platforms berdasarkan G20 Reference Framework saat membuka roundtable meeting. Dalam masa krisis yang berkelanjutan, platform tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menyukseskan pembiayaan dan pencapaian transisi energi dengan memanfaatkan sumber pendanaan publik dan swasta serta instrumen kebijakan multilateral dan nasional. Hal ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan kerangka kebijakan dan pendekatan bagi negara-negara tersebut terhadap isu dekarbonisasi.
Kementerian Keuangan Indonesia telah menyelenggarakan The Sustainable Finance for a Climate Transition Roundtable sebagai bagian dari rangkaian acara Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) Ketiga di Bali 11-17 Juli 2022. Pertemuan dilaksanakan dalam format hybrid dan dihadiri oleh seluruh anggota G20 serta organisasi internasional. Diskusi ini dirancang untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam terkait permasalahan dan peluang untuk mendorong keuangan berkelanjutan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan difokuskan pada transisi energi sebagai bagian dari transisi iklim.
Baca Juga: Benarkah Sri Mulyani Bilang Pemerintah Mau Naikkan Harga-Harga?
Mengutip sebagaimana dalam rilisnya, Ia menyerukan pemanfaatan peluang investasi yang memungkinkan transisi yang terarah, adil dan berkelanjutan. Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Desi Anwar, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, Menteri Keuangan Afrika Selatan Enoch Godongwana, Wakil Menteri Keuangan AS Andy Baukol, dan perwakilan Standard Chartered Bank Bill Winters ikut bergabung untuk membahas aspek keuangan publik untuk transisi energi, peran investasi swasta untuk mencapai transisi energi yang terjangkau, dan prioritas untuk mencapai transisi yang adil dan terjangkau.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan, transisi menuju ekonomi hijau dengan prinsip adil dan terjangkau akan terjadi dalam jangka menengah dan panjang, dengan milestone pada 2030 dan 2060 atau untuk beberapa negara bisa lebih awal.
“Untuk Indonesia, kami menyiapkan roadmap, kebijakan, peraturan infrastruktur, juga menganalisis, menangani, mengelola dampak sosial dalam waktu singkat”, ujar Menkeu, Kamis (14/7/2022).
Baca Juga: Izin Pesantren Batal Dicabut Gegara Ayah Mas Bechi Pernah Dukung Jokowi? Istana Akhirnya Buka Suara!
Dari sisi permintaan, Sri Mulyani menambahkan bahwa Indonesia akan memastikan (i) stabilitas ketersediaan layanan vital seperti listrik, (ii) stabilitas harga energi, pangan, dan transportasi umum, (iii) perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta (iv) penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Transisi ekonomi hijau tidak boleh menambah kemiskinan atau pengangguran, sebaliknya, pertumbuhan ekonomi hijau akan menciptakan lapangan kerja baru dan lebih berkualitas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan India dan Menteri Keuangan Afrika Selatan yang menyebutkan bahwa dalam mencapai transisi energi kita harus memasukan dampak sosial pada rencana tersebut.
Para pemimpin perwakilan institusi keuangan global, bank pembangunan multilateral, serta institusi kemitraan dan koalisi pembiayaan iklim selanjutnya mendiskusikan solusi untuk mengatasi transisi energi dan kesenjangan pembiayaan mitigasi iklim serta berbagai upaya untuk mendorong perubahan sistem transisi. Selain itu, para pemimpin perwakilan industri energi menyampaikan strategi dan rencana untuk mempercepat transisi.
Baca Juga: Namanya Terseret Kasus Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo Dapat Support Fadil Imran, Haru Banget!
Peluncuran Indonesia’s Country Platform on Energy Transition Mechanism (ETM) menjadi penutup kegiatan ini. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa inisiatif ini tepat sasaran dan tepat waktu, terutama pada fase awal pertemuan Presidensi G20 Indonesia.
Country Platform dapat dimanfaatkan untuk anggota G20 dan negara lain khususnya negara berpenghasilan menengah dan rendah untuk meningkatkan pembiayaan dan mempercepat penyampaian komitmen perubahan iklim secara signifikan melalui inisiatif nyata, dapat diterapkan, dan dapat dikembangkan lebih lanjut.
Pertemuan ini melengkapi diskusi yang diadakan pada Sustainable Finance Working Group (SFWG) selama Presidensi G20 di Indonesia. Upaya memperluas pasar keuangan berkelanjutan dan akses permodalan bagi negara dan sektor swasta, terutama negara berkembang dan UMKM, dengan cara yang terjangkau, merupakan prioritas utama.
Baca Juga: Heran Soal Sodoran Duet Puan dan Anies Baswedan, "Untuk Apa Bahlil Ngomong Soal Masalah Capres?"
Pertemuan ini membahas prioritas G20 Sustainable Finance Roadmap, khususnya Aksi 15, “Mendorong International Financial Institutions, termasuk Multilateral Development Banks, organisasi internasional terkait lainnya, dan dana publik secara lebih luas untuk memobilisasi sektor swasta”. Selanjutnya hasil diskusi ini diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai tantangan dalam meningkatkan skala keuangan berkelanjutan yang transformatif, sesuai dengan Private Sector Roundtable for Sustainable Finance yang telah diadakan pada tanggal 18-19 April 2022
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Martyasari Rizky
Editor: Aldi Ginastiar
