3 Tahun Tidak Impor, Presiden Jokowi Optimis Indonesia Akan Swasembada Beras

“Sampai Mei 2022, produksi beras 13,5 juta ton atau setengah dari angka tahunan. Harga beras medium stabil pada kisaran Rp 11,800/kg selama dua tahun terakhir. Persoalan utama adalah luas panen padi berkurang 245.000 hektar atau 2,34%, yang harus diselesaikan secara lintas sektoral dan melibatkan Pemerintah Daerah,” ujarnya. 

Untuk itu, Profesor Bustanul Arifin menyarankan agar Pemerintah Indonesia harus menyiapkan beberapa strategi antisipasi dan langkah kebijakan dalam menghadapi ancaman krisis pangan ke depan, dengan adanya dinamika geopolitik dan geostrategi global, dimana telah terjadi kenaikan harga pangan secara spesifik.

“Pertama itu jangka pendek, yakni bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial PKH, BPNT dan lainnya perlu dilaksanakan efektif, dari perkotaan sampai ke pelosok pedesaan,” ucapnya.

Selain itu, harus adanya antisipasi dan langkah lebih detail pada setiap komoditas pangan strategis seperti, beras, jagung, kedelai, minyak sawit, gula, daging sapi hingga pangan lainnya yang sudah menjadi komoditas pangan daerah di Indonesia.

“Seperti beras, insentif petani untuk meningkatkan kualitas beras premium domestik. Jagung, peningkatan produktivitas di hulu, integrasi dengan industri pakan ternak, Kedelai, produksi kedelai kualitas tinggi dan kemudahan prosedur impor kedelai. Minyak sawit, alokasi pangan-energi berimbang. Kepastian harga TBS tingkat petani,” sarannya.

“Gula, peningkatan produktivitas tebu tingkat usaha tani. Penyehatan industri basis tebu dan Daging sapi, pemanfaatan sapi domestik dan sumber sapi dan daging negara lain,” tambahnya.

Sementara untuk jangka menengah, Prof Bustanul Arifin menyarankan agar Pemerintah lewat para pendamping pertanian yang sudah ada harus melakukan pendampingan kepada para petani dan perlu ada digitalisasi rantai nilai pangan. 

“Jangka menengah itu pendampingan dan pemberdayaan petani pada pertanian presisi, digitalisasi rantai nilai pangan, kerjasama quadruple helix ABGC, dan perubahan teknologi pertanian, ekosistem inovasi dan integrasi strategi R&D,” jelasnya.

Prof Bustanul juga mengingatkan Pemerintah bahwa perang Rusia-Ukraina sangat berpengaruh besar pada harga pupuk global, dimana semua negara membutuhkan suplai pupuk yang banyak termasuk Indonesia.

“Perang Rusia-Ukraina menaikkan harga pupuk global. Penggunaan pupuk Indonesia sebagian besar (55%) non-subsidi 11 juta ton dan Pupuk subsidi 9 juta ton. Harga Urea non-subsidi Rp 11.000/kg. Perhatian khusus untuk desain subsidi langsung petani (SLP),” pungkasnya.