Kunjungan ke Labuan Bajo, Kementerian PUPR Bangun Sistem Pengelolaan Sampah di Warloka

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun sejumlah fasilitas penunjang pariwisata, salah satunya Sistem Pengelolaan Sampah (SPS) Warloka di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini dilakukan untuk membangkitkan perekonomian Indonesia lewat sektor pariwisata pascapandemi Covid-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pariwisata yang dilakukan Kementerian PUPR merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata di Labuan Bajo. 

Baca Juga: 1.679 Huntap untuk Warga Korban Bencana Gempa Sulteng Rampung Dibangun Kementerian PUPR

“Dimana pun tempat pariwisata yang dibangun tidak ada yang datang kalau tidak bersih. Untuk itu yang terpenting sanitasi dan air bersih,” kata Basuki dalam keterangan rilisnya, Rabu (20/7/2022).

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Warloka dioperasikan untuk dapat mengolah sampah dengan kapasitas 20 ton/hari. Sementara Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Warloka dioperasikan untuk memproses akhir sampah yang telah diolah di TPST berupa residu abu dengan kapasitas 2 ton/hari.

Menteri Basuki mengatakan sistem pengelolaan sampah di Warloka ini membuat residu sampah hanya tinggal 10% berupa abu yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan. “Saya kira ini sudah bagus untuk menghadapi lonjakan wisatawan. Sama seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ysng sudah selesai dibangun, kita bisa tambah kapasitas SPS bila produksi sampah meningkat. Namun, manajemen sampah tidak bisa hanya mengandalkan TPAS saja, tetapi harus dari awal dikelolanya, ” ujar Menteri Basuki.

SPS Warloka dibangun pada Agustus 2020 - November 2021 dengan anggaran Rp46,4 miliar. Ruang lingkup pekerjaan meliputi jembatan timbang, unit penerimaan, pemilahan, pengeringan pembakaran, unit pengendali pencemaran udara dan air serta sistem kontrol.

Sementara TPA Warloka dibangun pada Juni - Desember 2021 dengan anggaran Rp19,3 miliar. Ruang lingkup pekerjaan meliputi hanggar, kantor pengelola, jalan operasional, unit pengurukan residu, unit penolahan air lindi dan landmark.

Untuk pengelolaan TPST dan TPA ini dilakukan secara kolaboratif antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

“Ini kan habit baru yang harus kita mulai dari awal, kami terus dampingi,” tambah Menteri Basuki.

Baca Juga: Wah Anggotanya Arogan Sama Keluarga Brigadir J? Polri Gak Tinggal Diam, Langsung Janji Bakal Usut!

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR.

“Begitu luar biasa membantu NTT khususnya Labuan Bajo. Pembangunan yang sudah begitu hebat ini harus dijaga. Labuan Bajo terkenal dengan konservasinya, kalau rusak maka dia juga akan ditinggalkan para pengunjung,” tutup Viktor.