Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

APPKSI Desak Jokowi Cabut Bea Keluar Ekspor CPO

APPKSI Desak Jokowi Cabut Bea Keluar Ekspor CPO Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait pelonggaran kebijakan penggunaan masker di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5/2022). Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker di luar ruangan atau tidak padat orang, dan tetap mewajibkan penggunaan masker di transportasi publik dan kegiatan dalam ruangan tertutup. | Kredit Foto: Antara/BPMI
Warta Ekonomi, Jakarta -

Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia mendesak pemerintah mencabut aturan bea keluar ekspor CPO. Pasalnya bea keluar sebesar USD288 itu sangat membebani petani.

Terlebih kendati ada bea keluar yang tinggi harga TBS (tandan buah sawit) tak juga menampakan kenaikan harga yang signifikan. Justru harga ekspor CPO saat ini menurun jauh dibandingkan sebelum ada pelarangan ekspor CPO.

Yang terjadi di pasar sebenarnya, saat ini terjadi penurunan harga CPO disebabkan harga minyak nabati dunia yang turun, karena ada kenaikan pasokan. Jadi langkah pemerintah membuka kran ekspor CPO kembali setelah larangan ekspor, hal itu justru membuat penurunan harga CPO didunia.

Kondisi itu dapat dilihat dari catatan Tradingeconomics, dimana harga CPO dunia pada perdagangan Selasa (19/7/2022, pukul 14.37 WIB) turun ke MYR 3.858 per ton, setelah sempat menguat ke atas MYR 3.950 pada 18 Juli 2022. Akhir pekan lalu, harga CPO sempat sentuh level terendah setahun ke kisaran MYR 3.500 per ton.

Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia Muhammadyah mengungkapkan, bea Keluar Ekspor CPO Harus di Cabut Karena membebani Harga TBS Petani.

Di mana saat ini harga CPO dikisaran 1185 US Dollar/Metrik Ton dan dibebani bea ekspor sebesar 288 US dollar/metrik ton atau bea ekspor CPO dikenakan sebesar 24,4% dari harga, dan Importir tentu saja tidak mau dibebani bea ekspor dan bea keluar ekspor ditanggung eksportir CPO.

"Pasalnya oleh PKS, 24,4 persen bea keluar ekspor CPO itu justru dibebankan pada harga TBS petani," ungkap Muhammadyah.

Jadi lanjut Muhammadyah, walau Levy atau pungutan ekspor CPO yang selama ini untuk mensubsidi oligarki industri biodiesel dan petani sendiri tidak pernah menikamati dan pUngutan ekspor CPO sudah 0 persen hingga bulan Agustus tidak memberikan dampak pada kenaikan harga TBS yang signifikan. Karena masih dibebani dengan bea keluar ekspor CPO yang sangat tinggi.

Karena itu APPKSI meminta presiden Jokowi untuk mencabut bea ekspor CPO atau menurunkan menjadi kisaran 10 sd 50 US dollar permetrik ton.

Agar harga TBS petani bisa meningkat secara signifikan sehingga dengan demikian bisa meningkatkan daya beli petani sawit yang akhir berdampak pada tingkat kesejahteraan petani.

"Pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru  disektor industri sawit dan sektor ekonomi lainnya pun akan tumbuh," tutup Muhammadyah.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: