Bukan Militer, Gedung Putih Kuak Rencana Pedih Joe Biden untuk Balas Kelakuan China

Latihan perang China di sekitar Taiwan telah membuat pejabat pemerintahan Presiden Joe Biden mengkalibrasi ulang pemikiran mereka tentang apakah akan menghapus beberapa tarif atau berpotensi mengenakan tarif lain di Beijing.

Tim Presiden Biden telah bergulat selama berbulan-bulan dengan berbagai cara untuk meringankan biaya bea masuk yang dikenakan pada impor China selama masa jabatan pendahulunya Donald Trump. Itu karena mencoba untuk menekan inflasi yang meroket.

Baca Juga: Presiden AS Joe Biden Beri Perhatian Khusus untuk Keluarga Joshua

Ini telah mempertimbangkan kombinasi untuk menghilangkan beberapa tarif, meluncurkan penyelidikan "Bagian 301" baru ke area potensial untuk tarif tambahan, dan memperluas daftar pengecualian tarif untuk membantu perusahaan AS yang hanya bisa mendapatkan pasokan tertentu dari China.

"Biden belum membuat keputusan tentang masalah ini dan semua opsi tetap ada di atas meja," kata Gedung Putih.

Tarif membuat impor China lebih mahal bagi perusahaan AS, yang, pada gilirannya, membuat produk lebih mahal bagi konsumen.

Menurunkan inflasi adalah tujuan utama bagi Biden, seorang Demokrat, menjelang pemilihan paruh waktu November, yang dapat mengalihkan kendali satu atau kedua majelis Kongres ke Partai Republik.

Tetapi tanggapan Beijing terhadap kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi pekan lalu ke Taiwan memicu perhitungan ulang oleh pejabat pemerintah, yang ingin tidak melakukan apa pun yang dapat dilihat oleh China sebagai eskalasi, sementara juga berusaha untuk menghindari terlihat mundur dalam menghadapi agresi negara komunis.

Militer China selama berhari-hari mengambil bagian dalam peluncuran rudal balistik dan simulasi serangan di pulau Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri yang diklaim China sebagai miliknya.

"Saya pikir Taiwan telah mengubah segalanya," kata salah satu sumber yang mengetahui perkembangan terbaru dalam proses tersebut, yang rinciannya belum pernah dilaporkan sebelumnya.

"Presiden belum membuat keputusan sebelum peristiwa di Selat Taiwan dan masih belum membuat keputusan, titik. Tidak ada yang ditangguhkan atau ditunda, dan semua opsi tetap ada di atas meja," kata juru bicara Gedung Putih Saloni Sharma.

"Satu-satunya orang yang akan membuat keputusan adalah presiden - dan dia akan melakukannya berdasarkan apa yang menjadi kepentingan kita."

Ditanya mengapa keputusan begitu lama, Menteri Perdagangan Gina Raimondo merujuk pada situasi geopolitik yang rumit.

"Setelah kunjungan Ketua Pelosi ke Taiwan, itu sangat rumit. Jadi presiden menimbang pilihannya. Dia sangat berhati-hati. Dia ingin memastikan bahwa kita tidak melakukan apa pun yang akan merugikan tenaga kerja Amerika dan pekerja Amerika," katanya di wawancara dengan Bloomberg TV.