6 Organisasi Masyarakat Sipil Resmi Dibubarkan Israel dengan Dalih...

Warta Ekonomi, Ramallah, Tepi Barat -

Enam kantor organisasi masyarakat sipil Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat pada Kamis (18/8/2022) digerebek pasukan Israel. Pintu-pintu kantor tersebut dilas pasukan dan juga dihalangi oleh anggota personel Israel.

Enam organisasi hak sipil masyarakat itu antara lain, Dukungan Tahanan Addameer dan Asosiasi Hak Asasi Manusia Al Haq, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan, Pertahanan untuk Anak Internasional Palestina, Komite Kerja Kesehatan (HWC), Komite Persatuan Kerja Pertanian (UAWC), dan Komite Persatuan Perempuan Palestina (UPWC). Direktur Umum Al-Haq, Shawan Jabarin, melaporkan, tentara Israel menyerbu kantor organisasi hak-hak Palestina di Ramallah. Militer Israel menyatakan organisasi itu ilegal.

Baca Juga: Turki dan Israel Siap Pulihkan Hubungan Diplomatik Penuh

 "Mereka datang, mendobrak pintu, masuk ke dalam, dan mengacaukan file-file itu," kata Jabarin kepada Associated Press.

Kepala dewan direksi di UHWC, Mazen Rantisi, mengatakan, penutupan itu merupakan bagian dari kebijakan lama Israel. UHWC mengelola beberapa rumah sakit dan puluhan klinik di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat.

“Mereka menggerebek kantor kami saat fajar, mendobrak pintu, mengambil dokumen, dan komputer. Kami masih menilai apa yang hilang. Mereka merusak tempat itu dan menutup pintu dengan logam,” kata Rantisi kepada Aljazirah.

"Kami menemukan sebuah dokumen terpampang di pintu, hanya dalam bahasa Ibrani, yang mengatakan bahwa ini adalah organisasi tertutup, kami tidak diizinkan masuk, dan tidak ada jangka waktu yang ditentukan," tambah Rantisi.

Pada Oktober tahun lalu, Menteri Pertahanan Benny Gantz menetapkan enam kelompok hak masyarakat sipil Palestina sebagai organisasi teroris. Beberapa kantor terpaksa ditutup dan banyak yang mengalami pemotongan dana.

Rantisi mengatakan, langkah Israel menutup organisasi Palestina bertujuan untuk menghalangi menghalangi jalan masyarakat sipil agar tidak berkembang. Menurut Rantisi, penutupan ini adalah upaya Israel untuk menghancurkan masyarakat Palestina, dan membuat rakyat Palestina merasa kalah.

"Ini pasti akan berdampak pada layanan yang kami tawarkan, tetapi kami akan menemukan cara untuk melanjutkan pekerjaan kami," kata Rantisi.