Menuju Keuangan Inklusif Berkelanjutan, Literasi Keuangan Digital Perlu Ditingkatkan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pandemi yang terjadi selama beberapa tahun ini telah mendorong percepatan inovasi digital yang kemudian memengaruhi cara masyarakat dalam bertransaksi, termasuk pada inovasi layanan dan produk-produk finansial secara digital. Dalam sistem pembayaran saja, perkembangan keuangan digital di Indonesia terjadi dengan begitu cepat, berdasarkan data dari Bank Indonesia, volume dari pembayaran digital telah melampui jauh dari transaksi kartu debit dan kartu kredit.

Namun, rupanya, kemajuan industri keuangan digital di Indonesia belum disertai dengan peningkatan literasi keuangan yang sesuai, padahal literasi ini memiliki peran penting dalam mendampingi transisi masyarakat menuju digitalisasi yang adil dan inklusif. Untuk mengatasi tantangan ini, transformasi digital dengan dukungan dan komitmen dari banyak pihak pun diperlukan.

Ketua Dewan Pengurus Badan Pengembangan Keuangan Digital (BPKD) Kadin Indonesia, Pandu Sjahrir menuturkan bahwa Indonesia tengah menghadapi banyak tantangan dengan pertumbuhan industri keuangan digitalnya yang cepat, dan untuk menghadapi tantangan itu, diperlukan kerja sama banyak pihak, termasuk dengan regulator dan para pelaku industri.

Baca Juga: Pasar Fintech Indonesia Tawarkan Peluang Bisnis Triliunan Rupiah

“Perkembangan fintech di Indonesia hitungannya masih baru, namun perkembangannya sangat cepat, oleh karena itulah kita membutuhkan koordinasi. Sehingga perkembangan ini bisa tumbuh untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur Pandu dalam diskusi publik KADIN BPKD bertajuk Transformasi Digital sebagai Pendorong Pertumbuhan Literasi Keuangan, Rabu (31/8/2022).

Menilik pada data yang ada, hanya ada sebanyak 38% saja dari masyarakat Indonesia yang memiliki literasi keuangan digital. Itu pun dalam ranah pengetahuan yang tidak mendalam. Hal ini pun menjadi satu ketimpangan yang harus diatasi dengan memberikan edukasi.

“Literasi keuangan digital di Indonesia ditargetkan harus mencapai 90% pada tahun 2024 dan adalah tugas kita semua, sebagai pelaku industri, regulator, maupun konsumen. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, terutama terkait dengan keamanan digital,” ujar Horas Tarihoran selaku Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam acara yang sama.

Sejalan dengan hal tersebut, Co-Chair Y20 Indonesia 2022, Rahayu Saraswati mengungkapkan bahwa fokus tentang transformasi digital untuk mendorong literasi keuangan merupakan salah satu isu prioritas untuk mewujudkan inklusivitas dari Indonesia.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Chief of Special Project Pluang, Ronny Hutahayan turut mengungkapkan, untuk meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat, transformasi digital sangatlah diperlukan. Tidak hanya diperuntukkan untuk meningkatkan literasi keuangan digital, Ronny menilai transformasi ini telah memberikan kontribusi dalam memperluas dan mempermudah akses untuk memasuki platform digital, terutama di bidang investasi.

“Transformasi digital memiliki peran penting, terutama dalam mendorong literasi keuangan dan juga membantu masyarakat dalam memahami produk investasi serta mengenali manajemen risiko,” pungkas Ronny.

Menggarisbawahi, Ronny menyampaikan bahwa bila jurang ketimpangan antara literasi keuangan digital dengan tujuan inklusi keuangan semakin besar, hal ini dapat menjadi memberikan suatu dampak yang mengkhawatirkan pada investor, terutama para investor pemula yang masih rentan.