Terima Jajaran Pengurus MES Yogyakarta, Wapres Sambut Rencana Jogja Halal Festival 2022

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menerima jajaran Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) D.I. Yogyakarta di kediaman resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta, Senin (05/09/2022).

Dalam keterangan persnya seusai mendampingi Wapres, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Wapres menyambut baik rencana penyelenggaraan kegiatan Jogja Halal Festival 2022 yang diinisiasi oleh MES D.I. Yogyakarta.

Baca Juga: Wapres Ma’ruf: Bansos PKH & ATENSI Jadi Langkah Nyata Pemerintah Akselerasi Penanganan Kemiskinan

"Wapres sangat mengapresiasi kegiatan ini. Wapres selalu bicara betapa pentingnya melakukan identifikasi siapa saja yang selama ini menjadi para pengusaha muslim dan ternyata MES Yogyakarta sudah melakukan langkah-langkah itu," ujarnya.

Masduki menambahkan, Wapres berharap acara yang akan digelar awal November tersebut dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan ekosistem halal di Indonesia.

"Jadi, problem kita di dalam bicara mengenai ekosistem halal itu adalah literasi masyarakat. Kegiatan di Jogja ini adalah bagian dari (peningkatan) literasi yang penting. Oleh karena itu, rantai pengusaha itu akan diidentifikasi setelah kegiatan itu," tambahnya.

Untuk itu, menurut Masduki, Wapres berharap bahwa kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar ke depannya melalui perluasan jaringan yang baik.

"Kegiatan tidak berhenti pada festival, tapi ada pendataan, ada jaringan, dan segala macam itu akan didata dari kegiatan tersebut. Itu harapan Wapres, dan saya kira itu menjadi rangkaian kegiatan berikutnya," jelas Masduki.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Wapres juga mendorong terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang harapannya juga dapat dikembangkan di Yogyakarta.

"Sekarang juga didorong oleh Wapres, di samping ada KNEKS juga nanti ada KDEKS, dan itu diharapkan di Jogja. Sebelumnya sudah ada di NTB, sudah ada di Riau, sudah ada di Sumatra Barat, dan beberapa provinsi yang lain," ujarnya.