Tolak Kenaikan BBM, Elemen Organisasi Rakyat Sumut Gelar Aksi di DRPD Sumut

Elemen Organisasi Rakyat Sumatera Utara (Sumut) seperti Serikat Pekerja Serikat Buruh, yakni FSPMI, KSBSI, KSPSI AGN, SPMS, KPBI; Serikat Petani Indonesia; Komunitas Ojek Online; Ibu Jamu Gendong; dan beberapa organisasi lainnya menggelar aksi penolakan kenaikan BBM di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (6/9/2022).

"Kami meminta kepada wakil rakyat yang duduk di gedung mewah berdasarkan uang rakyat untuk menyampaikan keinginan kami agar harga BBM dikembalikan ke harga semula. Bila tidak dikembalikan ke harga semula, kami akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih besar," kata koordinasi aksi yang juga Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, di hadapan Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS yang menerima massa.

Baca Juga: Pemerintah Tidak Boleh Hanya Berhenti dengan Naikkan Harga BBM, Agus Hermanto: Harus...

Adapun tuntutan mereka adalah pertama yang terus digaungkan untuk menolak kenaikan harga BBM karena akan memiskinkan rakyat kecil. Kedua, menuntut agar pemerintah mencabung UU Cipta Kerja karena dapat memiskinkan kaum buruh di Indonesia.

Ketiga, meminta Pemerintah Provinsi Sumut terutama Gubernur Sumut menaikkan upah buruh sebesar 15 persen. Keempat, meminta pemerintah menurunkan harga sembako yang sebelum naiknya BBM sudah mengalami kenaikan yang tinggi.

"Inilah empat poin yang kami sampaikan. Kami harapkan agar pimpinan DPRD Sumut menyurati ini ke Presiden RI. Bahwasanya, rakyat Sumut juga menolak kenaikan BBM ini," ujarnya.

Saat berlangsungnya aksi, sejumlah anggota dari Fraksi PKS DPRD Sumut menerima seluruh tuntutan mereka. Bahkan, Fraksi PKS dengan terang dan jelas juga satu suara dengan para buruh menolak kenaikan BBM dengan membawakan kertas yang bertuliskan "PKM Menolak Kenaikan Harga BBM".

Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Misno Adi Saputra, mengapresiasi kehadiran para buruh yang dilakukan dengan tertib dan tidak ada anarkis untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut.

Baca Juga: Harga BBM Naik di Tangan Jokowi, Buruh Singgung Tangisan Puan Maharani di Era SBY: Kan Gila Gitu...

"Ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia khususnya masyarakat Sumut punya etika yang baik dalam menyampaikan aspirasinya. Aspirasi bapak dan ibu ini akan segera kami sampaikan dengan proses resmi terlebih dahulu. Insyaallah, semua tuntutan ini akan kami sampaikan sesuai aturan yang berlaku dengan mekanisme yang ada," ungkapnya.

Akhirnya, sejumlah perwakilan massa aksi selanjutnya berdialog dengan wakil rakyat di Gedung DPRD Sumut. Tampak mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting.

"Mereka menuntut soal BBM, Omnibus Law, dan kenaikan sembako. Jadi, mereka minta ini diturunkan. Jadi, kami terima aspirasi mereka dan akan salurkan tembusan. Nanti, ada surat resmi menindaklanjuti surat mereka kirim ke Presiden dan DPR RI," pungkas Baskami.