Komitmen Fee Nggak Bisa Ditarik, KPK Khawatir Masa Depan Formula E: Gimana Tanggung Jawab Anies Baswedan?

Langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang bersikeras melaksanakan Formula E dipertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, ajang balap mobil listrik itu masih akan berlangsung setelah Anies lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan bahwa Formula E dilaksanakan selama tiga tahun di Jakarta. Sementara itu, ucap pria yang akrab disapa Alex ini, dua tahun pelaksanaannya ada di luar periode Anies Baswedan.

Baca Juga: Anies Baswedan Diperiksa KPK, NasDem: Belum Tentu Dia Bersalah

Di sisi lain, uang fee yang menggunakan uang negara tidak bisa diminta kembali dari penyelenggara Formula E. Alex khawatir ajang balap Formula E bakal menyusahkan penerus Anies Baswedan ke depannya. Kontrak ajang balap mobil listrik itu melewati masa jabatan Anies.

"Bagaimana nanti kalau tahun depan penggantinya atau Plt-nya melihat ini tidak bisa dilaksanakan karena ternyata hitung-hitungan ekonomi tidak menguntungkan?" kata Alexander Marwata saat dikonfirmasi, Rabu (7/9).

KPK berspekulasi kontrak kerja bisa berubah jika kepala daerah berganti. Kepala daerah penerus Anies pun bisa tidak sepemikiran dengan kerja sama yang sudah dibuat sebelumnya.