Dampak Kenaikan Harga BBM oleh Jokowi, Pakar Kebijakan Publik: Sesuai Prediksi, Membuat Masyarakat Pelosok Menderita!
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Rakornas itu mengangkat tema kawal produk dalam negeri untuk bangsa mandiri. | Kredit Foto: Akbar Nugroho Gumay
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan segenap menteri-menterinya menjadi hal yang patut disoroti masyarakat.
Kebijakan tersebut dianggap sangat memberatkan masyarakat yang notabene sedang berjuang bangkit dari keterpurukan selama pandemi Covid-19.
Mengenai kenaikan harga BBM oleh Jokowi ini, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara.
Menurut Achmad, sesuai yang diprediksikan kenaikan ini membuat masyakrat khususnya di pelosok daerah menderita.
Baca Juga: Jokowi Menaikkan Harga BBM, Achmad Nur Hidayat: Memukul Ekonomi Masyarakat dan Buruh
“Kenaikan Harga BBM bersubsidi Pertalite seperti diprediksi sebelumnya yang akan membuat masyarakat semakinmenderita benar benar terjadi. Warga yang tinggal di pelosok benar benar merasakan penderitaan akibat naiknya harga BBM Bersubsidi tersebut,” ujar Achmad dalam ketrangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Kamis (8/9/22).
Achmad pun membeberkan contoh kelangkaan terjadi di pelosok desa Kabupaten Bandung Barat selain hanya mengandalkan bensin eceran, harga BBM di perkampungan juga lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah. Kondisi terjadi di wilayah Kecamatan Cipeundeuy, salah satu wilayah di ujung barat Bandung Barat yang berbatasan langsung dengan Cianjur dan Purwakarta.
Lanjut Achmad, tak pelak, sejumlah warga Cipeundeuy mengandalkan pasokan dari tempat-tempat pengisian bensin eceran yang harganya melebihi harga pemerintah. Persoalannya, warga Cipeundeuy terkendala memperoleh BBM dari SPBU di Cikalongwetan dan Cipeundeuy lantaran jaraknya yang jauh.
“Dengan apa yang terjadi sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi di daerah pelosok pelosok ini membuktikaan bahwa alasan pemerintah bahwa yang penikmat BBM bersubsidi dinikmatiorang kaya terbantahkan,” tambahnya.
Menurut Achmad, dengan fakta yang terjadi ini bahwa kenaikan BBM ini justru semakin membebani masyarakat kecil bahkan yang tinggal di pelosok pelosok yang ingin berkerja, mengolah sawah, berdagang semuanya terdampak dan kesulitan mendapatkan BBM dan hal ini tentunya berdampak pada aktifitas mereka.
“Hal ini telah membuktikan bahwa alasan pemerintah menaikkan BBM karena dinikmati orang kaya adalah alasan yang sesat,” lanjutnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
