Kredit Foto: Unsplash/Stillness InMotion
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk perlindungan data siber setelah muncul hacker bernama Bjorka.
Mahfud MD menjabarkan ada dua hal yang menjadi alasan pembentukan satgas tersebut.
"Pertama, peristiwa ini (peretas Bjorka) mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih," kata Mahfud MD di kantornya, Rabu (14/9/2022).
Kedua, sambung dia, pemerintah akan mengebut pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Ia mengungkapkan, saat ini, UU PDP telah disahkan di Tingkat I DPR RI.
Mahfud menyebut, dalam undang-undang itu juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber.
"Dalam sebulan kedepan kira-kira itu akan ada pengundangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP yang sudah disahkan di DPR di tingkat satu. Berarti tinggal Tingkat II itu pengesahan di (rapat) paripurna tidak akan ada pembahasan substansi," ungkap dia.
Baca Juga: Bjorka Ngamuk, Mahfud MD Minta Masyakarat Tenang: Belum Ada Rahasia Negara yang Bocor!
Adapun, satgas perlindungan data ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Antara lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Mahfud juga meminta masyarakat agar tetap tenang terkait aksi yang dilakukan Bjorka. Sebab, hingga kini belum ada data-data rahasia yang dibocorkan oleh Bjorka.
Namun, dia mengatakan, peristiwa ini dapat dijadikan sebagai pengingat untuk bersinergi menjaga keamanan data siber.
"Data yang sifatnya rahasia sampai sekarang belum ada (yang bocor), sampai detik ini. Tapi kita akan menjadikan ini sebagai peluang kita, sebagai pengingat kepada kita semua untuk sama-sama berhati-hati," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
