PDIP Sindir Nasdem Soal Deklarasi Anies Tapi Diam ke Gerindra, Anak Buah Paloh: Apakah Omongan yang Sama Keluar untuk Prabowo?

Acara pendeklarasian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Partai Nasdem disoroti sejumlah kalangan, terutama di dunia politik Tanah Air. Salah satu yang menyinggung hal ini adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

"Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," ucap Hasto di sela-sela HUT TNI Tahun 2022, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

Baca Juga: Nasdem Deklarasikan Anies Baswedan Lebih Cepat, Hasto: Urusan Capres-Cawapres Masih Sampai Tahun Depan!

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mempertanyakan mengapa hanya partainya saja yang disinggung. Mengapa partai lain, misalnya Gerindra yang juga telah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres tidak disinggung.

"Kita lihat yang mendeklarasikan capres bukan hanya NasDem, tetapi Gerindra juga telah mendeklarasikan Pak Prabowo. Apakah omongan yang sama keluar dari mulut yang bersangkutan terhadap Pak Prabowo? Kan tidak terjadi," ucap Willy saat menjadi salah satu narasumber dalam acara Sapa Indonesia Malam yang tayang di kanal YouTube KOMPAS TV pada Senin (10/10/22).

Ia lantas menilai bahwa sindiran dari Hasto tersebut menunjukkan adanya politik rendahan.

"Narasi-narasi minor seperti ini yang kemudian kalau saya menggunakan bahasa Bung Karno, ini politik rendahan. Politik yang hanya seputar kekuasaan kementerian semata-mata. Politik yang hanya bicara lingkar semata-mata," lanjut Willy.

Baca Juga: Dikritik PDIP, Langkah Nasdem Deklarasikan Anies Baswedan Seolah-olah Minta Direshuffle

Dalam dialog tersebut, Willy menjelaskan bahwa pada saat deklarasi, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan bahwa meskipun telah mendeklarasikan capres, partainya akan tetap tegak lurus dengan pemerintahan Jokowi.

"Padahal di dalam deklarasi pencapresan Pak Anies itu disampaikan oleh Pak Surya, kami tegak lurus, samina waatona dengan Presiden Jokowi. Menteri-menteri adalah pembantu presiden, maka harus royal kepada apa yang menjadi program dan tujuan Pak Jokowi. Itu sudah garis politik Partai NasDem," pungkasnya.