BKSAP DPR: Indonesia siap mengatasi perubahan iklim dengan Strategi Low-Carbon and Climate Resilience 2050

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk mengatasi perubahan iklim.

Sebagai bukti komitmen tersebut, kata Putu Supadma, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 4,1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya untuk mengurangi emisi.

Hal tersebut disampaikan Putu pada Standing Committee on Sustainable Developments, sidang Inter Paliamentary Union (IPU) ke-145 di Kigali, Rwanda, Rabu (12/10/2022).

Kegiatan di Kigali, Rwanda ini diikuti delegasi dari 116 negara yang semuanya anggota parlemen. Lebih dari 50 orang ketua parlemen berbagai negara dan seribuan anggota parlemen.

Baca Juga: Transisi Energi Penting Bagi Perubahan Iklim

“Baru-baru ini kami menyerahkan Strategi Jangka Panjang untuk Low-Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050)’ kepada sekretariat The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Juli 2022,” ujar Politisi asal Bali tersebut.

Kemudian pada bulan September tahun ini, sambung Putu, Indonesia telah menyampaikan Enhanced NDC (Nationally Determined Contributions Document). Dokumen tersebut menyatakan peningkatan target penurunan emisi negara dari 29 persen menjadi 31,89 persen melalui sumber daya dan kemampuan negara sendiri serta dari 41 persen menjadi 43,20 persen, tentu saja hal tersebut harus mendapat dukungan dari dunia internasional.

"Indonesia adalah negara superpower dalam menanggulangi perubahan iklim. Kami mendorong segera, agar dunia menyiapkan Climate Fund sebesar 100 milyar dollar untuk menanggulangi perubahan iklim," ucapnya.

Baca Juga: Kementrian ESDM Sebut Perpres EBT Akan Dorong Terciptanya Iklim Investasi

Selanjutnya, Putu menyampaikan target pengurangan emisi di sektor Forest and Other Land Uses (FOLU) atau pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan diperkirakan mencapai hampir 60 persen dari total target pengurangan emisi gas rumah kaca.

“Secara umum, Indonesia berkomitmen dan menaruh perhatian khusus pada program untuk mengatasi punahnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, degradasi lahan, penurunan kualitas air laut, deforestasi, polusi, limbah, dan kerawanan pangan serta ketahanan dan aksesibilitas terhadap air bersih,” terangnya.

Ketua asosiasi museum ini menerangkan, Indonesia mulai menerapkan kebijakan energi hijau. Diantaranya percepatan penggunaan kendaraan listrik serta pengembangan bahan bakar B40 yang mengandung 40 persen biofuel berbahan kelapa sawit dan 60 persen solar.

Diakui Putu, Indonesia merupakan negara adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kelima di dunia dan penyumbang emisi berbasis hutan terbesar. Meski demikian, Indonesia memiliki bentangan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia.

Oleh karena itu, Indonesia memiliki peranan penting untuk menjadi negara yang super power dalam menanggulangi perubahan iklim.

“Sangat penting untuk menginformasikan bahwa Indonesia mampu mengurangi emisi dan deforestasi secara signifikan. Namun, masih membutuhkan dukungan dan kontribusi dunia internasional. Dan perlu digarisbawahi bahwa sektor kehutanan telah berkontribusi 60 persen dalam mencapai target net-zero emisi,” ucapnya.

Dalam forum sidang tersebut, Putu menyampaikan bahwa Indonesia mendorong regulasi kehutanan global yang tetap dan tidak mengikat guna menjaga fleksibilitas pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari.

“Yang sesuai dengan keseimbangan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi serta keunikan wilayah dan kondisi masing-masing negara,” tuturnya.