Identitas Digital Meminimalisasi Risiko Kejahatan Siber dan Dukung Inklusivitas

Gugus Tugas Digitalisasi B20 Indonesia pada diskusi panel "B20 Digital ID Workshop: Scalling Trust in the Digital World" yang diselenggarakan sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia oleh Sekretariat B20 bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI dan VIDA telah memberikan rekomendasinya terkait dengan upaya mendorong konektivitas universal untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan layanan pemerintah.

Dalam hal ini salah satunya adalah dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan digital (digital trust) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Digital trust ini dapat dicapai melalui teknologi identitas digital untuk mengamankan serta memberikan kendali penuh privasi data para pengguna dan juga menjadi pintu masuk ekosistem digital.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semual A Pangarepan menjelaskan bahwa beberapa manfaat dari hadirnya digital identity atau identitas digital bagi tata kelola negara adalah, yang pertama menjadi enabler untuk inklusivitas karena masyarakat dapat mengakses layanan sosial, kesehaan, dan keuangan maupun layanan pemerintahan lainnya.

Baca Juga: Gugus Tugas Digitalisasi B20 Upayakan Digital Trust untuk Mudahkan Akses Finansial Digital UMKM

Yang kedua, manfaat dari identitas digital adalah untuk meningkatkan penghematan melalui interoperabilitas data karena identitas digital yang sah dapat digunakan dalam transaksi lintas sektor dan lintas negara, dan selanjutnya, yang ketiga dapat digunakan untuk meminimalisir potensi pemalsuan identitas karena standar identitas digital memiliki kriteria berlapis untuk memverifikasi identitas digital seseorang, seperti melalui kode unik pelanggan, password, maupun karakteristik biometrik.

Selaras dengan ini, terkait dengan identitas digital yang dapat meminimalisir risiko kejahatan siber, Marsda TNI Dr. Arif Mustofa, M.M., Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI menyampaikan bahwa pelaku industri digital harus menjamin keamanan data pengguna karena hal tersebut akan memperbesar dampak positif terhadap keberlangsungan industri, khususnya kepercayaan publik kepada layanan dan sistem elektronik.

"Oleh karena itu kerja sama pemerintah dan dunia usaha menjadi sangat diperlukan. Hal tersebut terkait dengan pengembangan platform digital yang nyaman dan dapat melindungi data warga negara serta dapat meningkatkan kemudahan akses masyarakat ke layanan keuangan, kesehatan, pendidikan, dan layanan pemerintah secara elektronik. Tentu hal ini membutuhkan standard interoperabilitas yang jelas untuk memastikan sebanyak mungkin layanan dapat diakses dan inklusif," tuturnya seperti dikutip dalam keterangan media pada Selasa (25/10/2022).

Wakil Ketua Gugus Integritas dan Kepatuhan B20 Indonesia, Paolo Kartadjoemena juga menyampaikan bahwa penerapan identitas digital dapat memaksimalkan pengamanan data dan meminimalisir risiko kejahatan siber. Oleh karena itu penting untuk membangun infrastruktur keamanan siber yang memungkinkan bisnis dari segala ukuran dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital.  Memiliki cara verifikasi digital yang ceat, efisien, dan juga dapat diandalkan menjadi building blocks dalam membangun hal ini, oleh karenanya keamanan siber tidka hanya menjadi isu teknologi tapi juga isu bisnis.

"Digital identity turut membantu peningkatan inklusi digital, dengan empat kondisi: lebih cepat, lebih efisien, lebih aman, dan lebih baik. Untuk industri, adalah bagaimana identitas digital dalam apps tidak hanya memberikan solusi yang cepat, aman, tetapi lebih efisien namun juga menjawab kebutuhan konsumen, yang memberikan pengalaman lebih baik," pungkas Yudi Hamka selaku Presiden Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk & CTO MNC Group.