Dorong Pengelolaan dan Pemanfaatan Data, Suahasil: Budaya Ini yang Akan Kita Kembangkan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mendorong pengelolaan dan pemanfaatan data dengan baik. Untuk itu, Wamenkeu meyakini bahwa seluruh pihak seharusnya bukan hanya menyimpan data, melainkan juga bisa mengelolanya dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan.

"Dimanfaatkannya itu bahkan sampai dengan ke perumusan kebijakan yang selanjutnya. Budaya ini yang ingin kita kembangkan dan kita ingin dorong," kata Wamenkeu dalam acara Leader's Talk 2022 dan Penganugerahan Data Culture Awards yang diselenggarakan di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (1/11/2022).

Baca Juga: Kemenhub dan Kemenkeu Teken Proyek Proving Ground Terbesar di Asia Tenggara

Mengutip dari rilisnya, Suahasil menyadari pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan data di lingkungan pemerintahan, terutama kementerian secara keseluruhan. Sebagai contoh, data kesehatan yang diperoleh selama 2,5 tahun mengalami pandemi yang dimanfaatkan dengan baik untuk distribusi paket obat Covid-19 secara gratis dari Kementerian Kesehatan.

"Semua terjadi secara real time dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mengapresiasi data," ujarnya.

Di lingkungan Kementerian Keuangan, Wamenkeu juga mendorong para pimpinan untuk bisa berperan aktif mempromosikan pengelolaan dan pemanfaatan data. Data pajak, bea cukai, dan perbendaharaan yang dimiliki Kementerian Keuangan merupakan data yang luar biasa kaya dan detail sehingga harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

"Kalau dulu yang kaya itu adalah yang punya pertambangan minyak, yang punya pertambangan sumber daya mineral, yang punya tambang emas. Makin ke depan, yang akan menguasai dunia adalah yang memiliki data. Data is the new mines," kata Suahasil.

Selain itu, untuk menuju data driven organization, Wamenkeu menilai titik utamanya terletak pada output dan outcomes dari data tersebut. Ketika menyusun rekomendasi kebijakan, seluruh jajaran Kementerian Keuangan, baik di pusat maupun di daerah, harus memikirkan data dukung yang relevan.

"Ini akan membuat kita menuju data driven organization, juga knowledge-based policy making process. Artinya, kita merumuskan kebijakan bukan kita menulis kebijakan, bukan hanya pakai intuisi. Kita merumuskan kebijakan karena kita tahu perilakunya di luar itu seperti ini karena ada datanya," pungkasnya.