Pemerintah Bakal Terus Berupaya Geser Subsidi Energi ke Subsidi Penerima untuk Selamatkan APBN

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, Abdurohman menyatakan pemerintah akan terus berupaya melakukan penguatan efektivitas atau ketepatan sasaran dari subsidi energi yang tadinya berbasis komoditas menjadi subsidi beneficiary atau penerima.

"Jadi ini bisa yang lebih menjamin ketepatan sasaran dari alokasi subsidi energi dan saya kira ini juga didukung dengan perbaikan data dari BKF yang sedang dilakukan oleh kementerian sosial dan juga bersama-sama dengan BPS," ujar Abdurohman dalam talkshow di CNBC.

Abdurohman menuturkan dalam desain APBN 2023, asumsi harga minyak mentah dunia ada di angka USD 95 per barel. Dia melihat secara historis bahwa harga minyak tidak akan bertahan lama di level yang tinggi.

"Jadi beberapa bulan tinggi, kemudian akan jatuh. Kita lihat di 2013-2014 harga minyak cukup tinggi dan kemudian di 2015-nya jatuh sangat dalam dari sekitar USD 100 menjadi USD 30 per barel," ujarnya.

Abdurohman menuturkan pemerintah mempertimbangan kondisi supply dan demand dalam menghitung harga minyak. Dari sisi supply, dia mengaku masih menghadapi kendala terkait dengan perkembangan konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia.

"Itu memang menjadi penghambat dari supply energi. Namun di sisi demand karena kami melihat pertumbuhan global akan melambat sangat signifikan bahkan ada potensi resesi, maka akan turun sangat dalam," ujarnya.

Abdurohman menilai penyesuain harga BBM yang dilakukan beberapa waktu lalu telah memberi napas untuk mengurangi petensi naiknya alokasi subsidi di 2022 dan 2023.