Bakesbangpol Jabar: 60 Persen Suara Pemilu 2024 Didominasi Milenial

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat mencatat sekitar 60 persen hak suara Pemilu 2024 akan didominasi oleh generasi milenial.

Melihat kondisi tersebut, pemahaman mengenai partisipasi politik perlu terus ditanamkan kepada masyarakat, khususnya anak muda sehingga mereka dapat memahami pentingnya memberikan hak suara pada Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga: Soal Dukungan di Pilpres 2024, PPP: Kami Memahami bahwa Selama Ini Pak Jokowi Menaruh Rasa Hormat Tinggi kepada Pak Prabowo

"Kami tidak ingin mereka tidak berpartisipasi," tegas Kepala Bakesbangpol Jabar Iip Hidayat kepada wartawan dalam acara Generasi Orang Muda Politik (Gotik) di Bandung, Selasa (8/11/2022) sore.

Dalam kegiatan tersebut, Bakesbangpol Jabar menghadirkan sejumlah narasumber untuk memberikan pemahaman politik kepada anak muda. Diskusi dikemas dengan interaksi antara narasumber dan audiens dalam sesi tanya jawab.

"Saya datangkan akademisi, KPU, praktisi, anggota dewan, biar mereka punya wawasan yang clear. Suasana kebatinan dibuat nyaman sehingga enak untuk ngobrol," ucapnya.

Iip mengungkapkan, Bakesbangpol Jabar terus berupaya mencegah paham radikalisme dan intoleransi. Pasalnya, menjelang Pemilu 2024, radikalisme dan intoleransi disinyalir akan sering bermunculan di media sosial.

"Melalui medsos, banyak paham dari luar mulai masuk. Bisa jadi mereka juga punya misi radikalisme intoleran. Kalau ada yang apatis mungkin ada, karena pengaruh dari media sosial, karena itu selalu ada saja informasi negatif yang  ingin merusak NKRI," ungkapnya.

Disinggung mengenai peta rawan konflik pada Pemilu 2024 di wilayah Jawa Barat, Iip memastikan indeks kerawanan berada dalam kondisi baik. Namun, Bakesbangpol Jabar tetap melakukan antisipasi untuk menjaga kondusivitas gelaran kontelasi politik mendatang. Salah satunya,  berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) setempat, termasuk menghimpun berbagai informasi dari Badan Intelijen Negara (BIN) serta Komite Intelijen Daerah (Kominda).

"Kami lebih memilih mengantisipasi. Kita tidak ingin terjadi terlebih dulu, baru diselesaikan. Jadi langkah antisipatif lebih dikedepankan," pungkasnya.