KSP Tepis Anggapan Soal Terjadinya Deindustrialisasi pada Industri Pengolahan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kantor Staf Presiden (KSP) menepis anggapan telah terjadi kemunduran industri atau deindustrialisasi pada industri pengolahan. Anggapan ini muncul usai terjadinya penurunan industri pengolahan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun.

Tenaga Ahli Utama KSP, Agung Krisdiyanto, mengatakan sinyalemen tersebut layak diperdebatkan. Sebab, kata dia, dari sisi besaran PDB atas harga konstan, output industri pengolahan masih mengalami peningkatan dari Rp587,49 triliun pada Triwulan II-2022, menjadi Rp606,08 triliun pada Triwulan III-2022.

Baca Juga: Soroti Carut Marut Sektor Tambang Minerba, KSP Dorong Adanya Evaluasi Sistem Perizinan Berusaha

"Nilai ini bahkan lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi," ujar Agung dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/11/2022).

Sebagai informasi, pada Triwulan III-2022, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.091,2 triliun, atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.976,8 triliun.

Agung mengatakan, secara sektoral, industri pengolahan tumbuh 4,83 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meski angka tersebut lebih rendah dari angka pertumbuhan keseluruhan sektor industri, namun dengan porsi besar dalam PDB, industri pengolahan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari pertumbuhan secara nasional 5,72%, ungkap dia, sebesar 0,99% berasal dari industri pengolahan. Kontribusi tersebut merupakan yang terbesar, disusul sektor transportasi dan pergudangan sebesar 0,90%, perdagangan 0,71%, dan akomodasi makanan dan minuman 0,47%.

Adapun, terkait dengan adanya potensi ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju imbas dari resesi global, Agung menekankan pentingnya pelaku industri terutama yang berorientasi ekspor untuk melakukan reorientasi pasar, baik mencari pasar baru yakni nontradisional, atau mengalihkan ke pasar domestik.

Baca Juga: Industri Teknologi Semakin Memburuk, Amazon Jeff Bezos Bakal Ikut Lakukan PHK 10.000 Karyawan

Pemerintah sendiri, sambung dia, akan berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan, agar perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia tidak berdampak buruk sektor industri di Indonesia.

"Jika tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik, dampaknya bisa buruk terhadap utilitas pabrik-pabrik dan risiko perumahan karyawan, bahkan mungkin PHK. Kerja keras semua pihak tetap diharapkan untuk menghadapi tantangan tersebut," pungkas Agung.