Soal Proyek Kendaraan Listrik: Masih Perlu Adanya Sinkronisasi Kebijakan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Indonesia tengah gencar menggaungkan proyek kendaraan listrik. Proyek ini merupakan salah satu bentuk komitmen negara untuk mewujudkan penggunaan kendaraan dengan bahan bakar yang ramah lingkungan.

Dalam mengimplementasikan impian ini, pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengonversi 100 unit motor yang sebelumnya menggunakan bahan bakar minyak (BBM) menjadi listrik pada 2021 lalu. Targetnya, jumlah motor yang akan dikonversi pada tahun ini mencapai 1.000 unit.

Meski semangat tersebut patut diapresiasi, namun masih ada langkah-langkah yang perlu ditaati agar misi berjalan sesuai visi.

Baca Juga: Electrum Gandeng Pertamina NRE Kolaborasi Ekosistem Kendaraan Listrik

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah kesinambungan kebijakan kendaraan listrik yang tidak timpang.

Perwakilan pelaku swasta, Director of Operations PT Venturindo Engineering Didik Haryadi, mengungkapkan penggunaan kendaraan listrik perlu diimbangi dengan ketersediaan sarana pembangkit listrik.

"Di satu sisi, oke mobil listrik, tapi di sisi lain, pembangkit listriknya juga digenjot dong. Jadi, semua berjalan sinkron," kata Didik kepada media, usai forum group discussion bertajuk "Mendukung Percepatan Industri Kendaraan Listrik Nasional", Selasa (15/11/2022).

Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan lain yang masih belum seimbang, seperti penyediaan mobil listrik untuk pejabat pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Pemerintah. Didik menggarisbawahi pemerintah juga perlu memperhatikan dan menyiapkan kebutuhan publik.

"Misalnya, dengan memperbanyak bus listrik," ujarnya.

Didik menambahkan perwujudan misi ini perlu dilakukan oleh seluruh pihak secara bersamaan, baik para pemangku kebijakan, pelaku industri, hingga masyarakat.

"Ini adalah suatu road map yang memang semua pihak harus sudah mulai mengikuti tujuan itu. Ini mutlak dan konsisten harus dijalankan," tuturnya.