Mulai Kampus hingga Belahan Dunia Lain, Protes Atas Lockdown China Menjamur

Warta Ekonomi, Hong Kong -

Protes terhadap kebijakan nol-Covid yang ketat di China dan pembatasan kebebasan telah menyebar ke setidaknya selusin kota di seluruh dunia untuk menunjukkan solidaritas dengan momen penentangan yang jarang terjadi di China selama akhir pekan.

Penentangan ekspatriat dan mahasiswa melakukan aksi dan protes skala kecil di kota-kota di seluruh dunia termasuk London, Paris, Tokyo dan Sydney, menurut penghitungan Reuters.

Baca Juga: Presiden Korea Selatan Tuduh Segala yang Dilakukan Korea Utara Dipengaruhi China karena...

Dalam kebanyakan kasus, puluhan orang menghadiri protes, meskipun beberapa menarik lebih dari 100 orang, menurut penghitungan.

Pertemuan itu adalah contoh langka orang China bersatu dalam kemarahan di dalam dan luar negeri.

Protes di China dipicu oleh kebakaran di wilayah Xinjiang China pekan lalu yang menewaskan 10 orang yang terjebak di apartemen mereka. Para pengunjuk rasa mengatakan tindakan penguncian sebagian harus disalahkan, meskipun para pejabat membantahnya.

Pada Senin (28/11/2022) malam, puluhan pengunjuk rasa berkumpul di kawasan pusat bisnis Hong Kong, tempat demonstrasi anti-pemerintah yang terkadang diwarnai kekerasan pada tahun 2019.

"Saya pikir ini adalah hak normal orang untuk mengungkapkan pendapatnya. Saya pikir mereka seharusnya tidak menekan hak semacam ini," kata Lam, seorang warga Hong Kong berusia 50 tahun.

Lusinan mahasiswa juga berkumpul di kampus Chinese University of Hong Kong untuk meratapi mereka yang meninggal di Xinjiang, menurut rekaman video online.

Dewan keamanan nasional Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa AS percaya akan sulit bagi China untuk "mengendalikan virus ini melalui strategi nol COVID mereka", menambahkan, bahwa "setiap orang memiliki hak untuk melakukan protes secara damai, di sini di Amerika Serikat dan dunia. Ini termasuk di RRC".

Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB Jeremy Laurence, dalam sebuah email pada hari Senin, mendesak "pihak berwenang untuk menanggapi protes sejalan dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional".

Laurence menambahkan bahwa mengizinkan debat luas di seluruh masyarakat dapat "membantu membentuk kebijakan publik, memastikannya dipahami dengan lebih baik, dan pada akhirnya lebih efektif".