Sektor Swasta Masih Butuh Dorongan Skema Pembiayaan Kreatif dari Pemerintah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam rangka pemenuhan anggaran pembangunan infrastruktur di Indonesia, sektor swasta masih membutuhkan dorongan skema pembiayaan kreatif dari pemerintah untuk berpartisipasi.

Pembiayaan kreatif sendiri merupakan pembiayaan alternatif yang mengakomodasi kebutuhan pemerintah dan swasta tanpa bergantung pada APBN. Pembiayaan kreatif terdiri dari beberapa opsi, seperti bundling aset eksisting dan baru, blended finance, joint venture, dan relay financing.

"Nilai investasi sektor infrastruktur diperkirakan naik sekitar 15,5% setiap tahunnya. Namun, di sisi lain, beberapa tahun ini anggaran infrastruktur pemerintah relatif stagnan dan menurun, sehingga peran swasta dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan investasi," kata Sahala Situmorang, Partner, Lead Strategy and Transactions PT Ernst & Young Indonesia, saat Forum Diskusi Publik EY Indonesia di Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Baca Juga: Menanti Peran Sektor Swasta dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Lebih lanjut, dia mengatakan manfaat para pihak yang terlibat dalam kesuksesan pembangunan proyek infrastruktur melalui pembiayaan kreatif juga perlu diperhatikan. Misalnya, pemerintah akan terbantu dengan adanya pembagian risiko, peringanan beban fiskal pemerintah, knowledge transfer, dan pelayanan kepada masyarakat yang juga tercapai.

Sedangkan dari pihak badan usaha, bisa memperoleh kepastian usaha, perizinan, insentif, dan kelayakan keuangan.

Dengan adanya kolaborasi semacam itu, Sahara meyakini masyarakat dapat menerima manfaat yang lebih besar.

"Masyarakat pastinya akan mendapat pelayanan infrastruktur yang optimal dan penanganan masalah dengan cepat, sehingga memang perlu dipertimbangkan manfaat bagi semua pihak dalam meyiapkan, membangun, dan melaksanakan proyek infrastruktur," tuturnya.