Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tanggapi Ucapan Luhut, Wapres Ma'ruf Amin: OTT KPK Masih Perlu Dilakukan

Tanggapi Ucapan Luhut, Wapres Ma'ruf Amin: OTT KPK Masih Perlu Dilakukan Kredit Foto: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menyatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dapat dilakukan dengan diiringi pencegahan dan pendidikan anti korupsi secara komprehensif.

"Sebenarnya pemberantasan korupsi itu seperti sudah dirumuskan oleh KPK sendiri dilakukan secara komprehensif, dari pendidikan, pencegahan dan penindakan ini sangat berkorelasi," kata Wapres dalam keterangan langsungnya saat menghadiri acara Pemberian Anugerah Revolusi Mental Tahun 2022, di Hotel Borubudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Baca Juga: Heran Menterinya Jokowi Malah Nyatakan OTT KPK Jelek, Elite PKS: Aneh, Mestinya Itu Didukung!

Sebelumnya, dalam peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 Stranas PK, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut OTT tidak baik untuk Indonesia. “Kita OTT itu kan enggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digital life. Siapa yang mau lawan kita,” ucap Luhut.

Menurut Wapres, OTT merupakan rumusan yang dibuat oleh KPK. Karena itu. jika penerapan pencegahan dan pendidikan anti korupsi telah berhasil, maka penindakan dapat lebih diminimalkan.

"Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim. Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan mungkin akibatnya ada dalam penindakan," ucap Wapres.

Untuk itu, Wapres menegaskan agar ke depan pencegahan dan pendidikan anti korupsi dapat lebih masif di galangkan. "Ini untuk bagaimana supaya bagaimana tidak lagi terjadi penindakan supaya lebih masif ada di pendidikan dan pencegahan," tegasnya.

Baca Juga: Dengar Luhut Nilai OTT KPK Buat Indonesia Jelek, Ucapan Elite Demokrat Tajam: Gak Ada Harapan...

Sementara itu, Menteri Kooridnator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku setuju dengan meminimalisir penindakan termasuk OTT.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel: