Sentil Henry Kissinger, Orangnya Biden Terang-terangan Mau Ukraina Tentukan Masa Depannya Sendiri

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin (19/12/2022) menekankan bahwa Ukraina memiliki hak untuk mempertahankan wilayahnya dan memutuskan masa depannya.

Menanggapi komentar mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger yang merekomendasikan garis gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia berdasarkan perbatasan sebelum 24 Februari 2022, juru bicara Deplu AS Ned Price mengatakan “Kissinger berbicara sebagai warga negara biasa.”

Baca Juga: Calon Orang Nomor Wahid di Amerika Bilang FBI Wajib Dihapuskan

"Kami sangat yakin bahwa Ukraina, dan hanya Ukraina, yang berhak menentukan masa depannya," kata dia kepada wartawan.

"Kami percaya seperti halnya Presiden (Ukraina) (Volodymyr) Zelenskyy, bahwa perang ini pada akhirnya harus diakhiri melalui dialog dan diplomasi," ujar dia.

“Kami percaya akan perlunya perdamaian yang adil dan tahan lama. Sayangnya, kami belum melihat balasan yang berarti dari Moskow,” sambung Price.

Dalam artikel di majalah Inggris The Spectator, Kissinger berpendapat bahwa waktunya sudah dekat untuk negosiasi perdamaian di Ukraina.

Dia juga merekomendasikan pembentukan garis gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia di sepanjang perbatasan di mana konflik dimulai pada 24 Februari, setelah itu Moskow akan menarik diri dari wilayah yang dikuasainya, tidak termasuk wilayah yang dikuasainya sebelum perang, termasuk Krimea --yang mana Moskow merebut wilayah itu secara ilegal pada 2014-- yang menurut Kissinger “bisa menjadi subjek negosiasi setelah gencatan senjata.”

Kissinger juga merekomendasikan untuk mengadopsi prinsip penentuan nasib sendiri dan referendum yang diawasi secara internasional di “wilayah yang sangat memecah belah” jika garis gencatan senjata tidak dapat ditetapkan.

Kissinger, 99, salah satu diplomat paling terkenal dan kontroversial dalam sejarah AS, pada 1970-an bertugas di bawah dua presiden --Richard Nixon dan Gerald Ford.

Dia mungkin terkenal karena advokasinya terhadap doktrin realpolitik hubungan luar negeri.