Koalisi dan Pencapresan Urusan Parpol Peserta Pemilu, Presiden Jokowi Diminta Tidak Ikut Campur
Kredit Foto: Dokumen Pribadi
Renanda Bachtar, Wasekjen DPP Partai Demokrat mengatakan koalisi dalam Pemilu 2024 mendatang adalah urusan parpol, bukan urusan istana.
“Biarkan parpol-parpol peserta pemilu yang mengurus koalisi dan capres-cawapres, bukan istana,” jelas Renanda, melalui pernyataan tertulisnya, Kamis (22/12/22).
“Tak perlu Istana takut disalahkan, lanjut Renanda, kecuali memang Istana merasa mencoba ikut-ikutan dalam mendorong atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu,” tambahnya.
Menurut Renanda, pemerintah fokus saja memperbaiki nasib rakyat Indonesia karena banyak yang masih susah.
Baca Juga: Khawatir Disalahkan Jika Salah Satu Koalisi Gagal, Demokrat Curiga Jokowi Lakukan Operasi Politik!
“Banyak rakyat jadi miskin, atau tambah miskin, karena pandemi, dan belum bisa pulih sampai dengan sekarang. Banyak jadi pengangguran sejak pandemi, dan masih menganggur sampai sekarang,” kata dia.
“Belajar dari era SBY, fokus mengurus nasib rakyat, perbaiki ekonomi, entaskan kemiskinan, turunkan angka pengangguran. Makanya di era SBY kemiskinan bisa turun 5,7 persen poin selama 10 tahun. Sedangkan di era Jokowi ini baru mampu menurunkan 1,04 persen poin di lima tahun pertama. Sedangkan ketika pandemi covid, malah melonjak kembali,” jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
