Investor China Minta Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun, Demokrat: Cuma Jadi Beban Presiden Berikutnya

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga anggota Komisi V DPR Willem Wandik mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berpotensi menjadi beban, ketimbang keuntungan. Bahkan, beban tersebut akan ditanggung juga oleh pemimpin berikutnya setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini berada pada posisi menjadi beban Pemerintah dan generasi presiden selanjutnya. Beban ini akan ditanggung pemerintah selama 80 tahun berikutnya, bisa berpotensi bertambah, jika selama 80 tahun tersebut terjadi kondisi yang luar biasa," ujar Willem lewat keterangannya, Minggu (25/12).

Terdapat sejumlah alasan mengapa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya akan menjadi beban pemerintah. Pertama adalah realisasi anggaran dalam pengerjaan proyek kereta cepat yang telah melampaui ambang batas perencanaan anggaran yang ditetapkan sebelumnya.

Baca Juga: Jokowi Didikte Partai Demokrat Soal Pembentukan Koalisi: Itu Urusan Parpol, Presiden Enggak Perlu Takut

Saat ini kondisi keuangan proyek mengalami bubble atau gelembung di angka Rp 21 triliun. Hal itu mendesak Indonesia untuk menarik pinjaman Rp 16 triliun ke China Development Bank atau mencapai 75 persen dari total kebutuhan anggaran yang tersedia saat ini, untuk menambal kebutuhan pembengkakan anggaran yang terjadi.

"Sehingga menjadi alasan pada sisi kepentingan investor China melalui operator pelaksananya di KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China) mendorong negosiasi untuk menambah konsesi hak pengoperasian kereta cepat dari 50 tahun menjadi 80 tahun," ujar Willem.

Kedua, gelembung anggaran proyek kereta cepat ini, menjadi beban yang lebih menakutkan dibandingkan utang IMF. Hal ini dikarenakan klausul penguasaan monopoli jalur kereta cepat justru dikuasai hampir mendekati 100 tahun, itu bahkan melampaui batas produktivitas aset kereta cepat.

"Beban pembiayaan yang begitu membengkak, diperburuk lagi dengan akting para pelaksana proyek yang dituntut untuk segera mengejar target penggunaan kereta cepat yang harus segera dicapai di tahun 2023," ujar Willem.

Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, Pakar: Kalau di Negara Maju, Ini Bisa Dipidanakan

"Hal ini, tidak lain bertujuan untuk mempercepat manfaat politis sebelum masa tugas kepresidenan tuntas di tahun 2024," sambungnya.

Demi mengejar pencapaian politis tersebut, para insinyur dipaksakan untuk mengejar waktu tersebut. Sehingga tanpa disadari, berbagai aspek yang menjadi standar engineering dan keselamatan justru terabaikan.

"Padahal, penggunaan kereta cepat tersebut akan melibatkan jutaan pengguna transportasi di Jabar-DKI Jakarta. Pengabaian standar engineering dan keselamatan bagi pengguna kereta cepat ini dapat menjadi bom waktu dan teror transportasi di masa-masa mendatang," ujar Willem.