Gegara Kinerja dan Deklarasi Anies, Menteri Nasdem Terancam Di-reshuffle, PDIP: Sudah Seharusnya...

Menurut Hasto, reshuffle tidak semata-mata ditujukan pada kader partai tertentu yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Akan tetapi, reshuffle dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja kabinet di akhir masa kepemimpinan Jokowi.

"Reshuffle ini tidak ditunjukkan pada partai tertentu, karena siapa pun yang menjadi pembantu presiden, setiap saat harus siap dievaluasi," katanya.

Baca Juga: Rencana KPU Gunakan Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilu 2024, Reaksi Ketua DPW NasDem Jatim: Jangan Bikin Gaduh

"Apabila memang tidak berprestasi atau tidak mampu hanya untuk mengelola kebenaran data saja, itu menteri tidak mampu menyampaikan kebenaran data, dengan demikian kebijakan yang diambil tentu juga menjadi tidak tepat," tambahnya.

Namun demikian, Hasto juga tidak menampik jika reshuffle juga berkaitan dengan prinsip politik. Pasalnya, menteri yang diisukan akan di-reshuffle berasal dari Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Bakal Calon Presiden 2024, Anies Baswedan.

Baca Juga: Jika Presiden Jokowi Salah Langkah, Reshuffle Kabinet Malah akan Merugikan Rakyat

Hasto menilai, deklarasi tersebut nyata menjadi antitesa bagi kepemerintahan Jokowi. Berdasarkan landasan konstitusional, ia menyebut sudah selayaknya muncul kesadaran politik untuk Partai Nasdem menarik diri dari pemerintahan.

"Sudah seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa kepada presiden yang sedang menjabat, muncul kesadaran politik untuk menarik diri. Jadi mendukung presiden itu bukan untuk mendapatkan enaknya," tegas Hasto.