Posisi Nasdem Makin Terancam: Partai yang Udah Deklarasi Capres Silakan Mundur dari Kabinet Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, meminta partai yang sudah mendeklarasikan bakal calon presiden (capres) yang jelas menjadi antitesa dari Presiden Jokowi, menarik diri dari kabinet kekinian.

Hasto awalnya menyampaikan, pihaknya mendorong dalam tahun-tahun menjelang 2024, seluruh menteri betul-betul bekerja keras membangun legacy pada kementerian yang dipimpinnya.

"Sekiranya tidak bisa dilakukan dengan baik, jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika presiden mengambil keputusan terkait untuk melakukan reshuffle," kata Hasto dalam konferensi pers daring, Jumat (30/12/2022).

Baca Juga: Anies 'Yohanes' Baswedan Bikin Kelompok Garis Keras Frustasi, Dede Budhyarto Blak-blakan: Gubernur Terburuk Sepanjang...

Menurut Hasto, mengenai reshuffle yang kekinian hangat diperbincangkan, jika dilakukan pasti tidak ditujukan kepada partai tertentu, namun semua pembantu presiden siap dievaluasi.

"Siapa pun yang menjadi pembantu presiden setiap saat harus siap dievaluasi presiden apabila memang tidak berprestasi. Atau tidak mampu hanya untuk mengelola kebenaran data saja itu menteri tidak mampu menyampaikan kebenaran data dengan demikian kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat," tuturnya. 

Untuk itu, Hasto lantas menyinggung soal adanya partai yang sudah mendeklarasikan bakal calon presidennya sebagai antitesa Jokowi. Menurutnya, yang demikian harusnya sadar diri menarik diri dari kabinet pemerintahan.

"Dalam sistem presidensial karena ada partai telah mengambil keputusan untuk mencalonkan calon presiden dan di dalam seluruh geraknya, kebijakannya itu nyata-nyata menjadi antitesa presiden Jokowi, tentu saja ada sesuatu landasan konstitusional yang seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa presiden yang sedang menjabat muncul kesadaran politik untuk menarik diri," tuturnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, dalam mendukung pemerintahan Jokowi perlu komitmen yang penuh.

"Jadi mendukung presiden bukan mengambil enaknya ketika mengambil suatu sikap politk berbeda termasuk yang ditunjukan di DPR, seharusnya juga diikuti sikap yang ada di eksekutif. Itu sikap dari PDIP," pungkasnya.