Menhub: Soal Cuaca Buruk di Musim Libur, Kemenhub Jangan Menakuti-Nakuti Masyarakat

Warta Ekonomi, Surabaya -

Kementerian Perhubungan mengintensifkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), BRIN, dan BNPB untuk melakukan antisipasi cuaca ekstrem yang terjadi pada musim libur pergantian tahun.

Koordinasi ini sebagai bahan rujukan yang sangat penting bagi pengelolaan transportasi yang berkeselamatan, sehingga dapat memberikan alert atau peringatan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan nanti.

"Rekomendasi ini sangat kami butuhkan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat akan melakukan  perjalanan. Seandainya cuaca dinyatakan tidak baik dan membahayakan keselamatan perjalanan, secara tegas kami akan keluarkan kebijakan untuk menunda perjalanan transportasi sampai keadaan cuaca membaik," tegas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta beberapa hari lalu.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Bambang Haryo Soekartono insan perhubungan mulai dari Kementerian Perhubungan serta Stakeholder perhubungan dalam memberikan informasi cuaca buruk dari Badan BMKG saat ini kepada masyarakat. 

Pria yang sering disapa BHS ini, menyayangkan bagaimana seharusnya himbauan terkait cuaca buruk dari BMKG yang dikeluarkan itu seharusnya tidak malah menakut nakuti masyarakat untuk melakukan kegiatan bepergian keluar Kota. 

"Seharusnya insan perhubungan, khususnya Kementerian Perhubungan harus mempunyai percaya diri serta bisa memberikan informasi kepada publik bahwa kesiapan armada dan sumber daya manusia angkutan publik untuk menghadapi cuaca buruk sudah dipersiapkan jauh hari sebelum musim cuaca buruk yang selalu melanda Indonesia secara rutin di akhir Bulan Desember dan awal Bulan Januari. Bukanya malah mengeluarkan himbauan cuaca buruk dari BMKG yang menakut nakuti masyarakat," ujar BHS pada Warta Ekonomi di Surabaya, Sabtu (31/12/2022)

Anggota DPR RI Komisi V Periode 2014-2019 ini mengungkapkan, jika saat ini yang terpenting adalah Regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan, para Operator angkutan publik dan private serta User atau masyarakat selalu memantau perkembangan situasi cuaca yang diinformasikan oleh BMKG.

Kemudian, lanjut BHS sudah menjadi keharusan dari Pemerintah juga sudah mempersiapkan semua perangkat Coast Guard (Pasukan Penjaga Pesisir dan Laut) dan BASARNASnya mulai dari angkutan laut, darat, kereta api harus standby dan siap di posisikan ditempat tempat strategis untuk mengantisipasi bila ada kesulitan dari moda transportasi pada saat musim cuaca buruk ini.

"Seharusnya Kementerian Perhubungan seyogyanya lebih memaksimalkan penekanan untuk menyiapkan Coast Guardnya dari sisi Internal Kementerian Perhubungan yaitu KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) serta LLAJR (Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya)  dan harus diperhatikan kecukupannya baik sumber daya manusianya maupun peralatannya," ungkap Alumni ITS Surabaya ini.

"Kemudian secara eksternal seharusnya Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan BAKAMLA, BASARNAS, POLAIR serta TNI AL, AD, AU untuk standby mempersiapkan dalam membantu antisipasi masa Angkutan Peak Season (puncak musim liburan akhir tahun hingga awal tahun) Natal dan Tahun Baru, sekaligus Angkutan menghadapi Cuaca Buruk agar bisa mengantisipasi bila adanya satu musibah transportasi publik dan private baik darat, laut, udara dan kereta api," pungkas BHS yang mantan Senior Investigator di Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) ini.