Pengamat Dorong Revolusi Sepak Bola Indonesia: Blacklist Pejabat Lama PSSI

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat sepak bola nasional, Sigit Nugroho mendukung desakan publik agar dilakukan revolusi sepak bola Indonesia. Ia menilai langkah pertama yang harus dilakukan adalah merombak total kepengurusan PSSI saat ini.

Sebab, keinginan pecinta sepak bola agar PSSI berubah secara total tampaknya akan sia-sia karena pengurus PSSI saat ini dihuni oleh orang-orang yang punya sifat transaksional.

“Desakan masyarakat sepak bola itu bagus dan normal. Saya apresiasi, tapi harus saya sampaikan dengan jujur, itu nyaris tidak mungkin terjadi saat ini,” kata Sigit kepada wartawan, Rabu (4/1).

Menurut Sigit, perubahan total sangatlah tepat agar kepengurusan saat ini diganti. Desakan itu buat Sigit sangat bagus, agar kebiasaan pengurus yang di kepalanya hanya transaksional bisa disingkirkan. Namun, para pengurus ini, kata Sigit selalu menjadikan kongres sebagai tempat mengumpulkan pundi-pundi rupiah.

“Perubahan total, berarti mengubah susunan pengurus, juga mengubah tradisi bersifat transaksional dalam kongres. Bukankah sudah beberapa dekade ini Kongres PSSI ibarat lebaran bagi para voter?,” ucapnya.

Sigit pun memastikan, pengurus PSSI saat ini sudah mengetahui cara agar tetap berada dalam kepengurusan PSSI. Bahkan, orang yang sudah dilarang oleh TGIPF atas tragedi Kanjuruhan Malang masih berkeinginan besar untuk maju mencalonkan diri kembali.

“Para pengurus sudah hafal bagaimana cara masuk di jajaran penting PSSI. Pejabat lama yang oleh TGIPF di black list saja, masih mau maju lagi. Mereka paham, tak ada statuta yang bisa mengganjal mereka,” jelasnya.

Untuk itu, Sigit Nugroho menyarankan agar Pemerintah mengambil alih penyelamatan PSSI dari pengurus saat ini dengan tidak memberikan sponsorship pada Liga 1 Indonesia, jika pengurus PSSI saat ini tetap ngotot tidak mengundurkan diri dari kepengurusan.

“Pemerintah punya posisi tawar untuk "membantu" memilihkan tokoh-tokoh yang kapabel, tanpa harus dituding intervensi. Misal, dengan menekan BUMN agar tidak mensponsori Liga 1-3 selama pejabat lama masih bercokol,” tegasnya.

Lewat langkah tersebut, kata Sigit, masyarakat akan menekan para pengutus PSSI yang lama untuk mundur demi kemajuan sepak bola Indonesia.

“Nah ini nanti masyarakat sepak bola yang menekan pengurus lama, bukan pemerintah. Tapi saya belum lihat keberanian dan kejelian pemerintah di kasus ini. Jika situasi itu terjadi, saya yakin, orang-orang lama masih bercokol di kepengurusan baru nanti,” paparnya.

Sigit pun berharap pengurus PSSI baru nanti bisa menghapus atau menghilangkan kebiasaan lama pengurus PSSI saat ini demi kemajuan sepak bola Indonesia. “Kita berharap segelintir sosok baru yang sukses menembus jajaran pengurus baru, bisa mengikis tradisi lama,” harap Sigit.

“Sebenarnya banyak orang lama ahli dalam tata kelola sepak bola, tapi lantaran ambisi pribadi dan kelompok, mereka memanfaatkan "skill" dan kewenangan mereka untuk hal-hal bersifat kontra prestasi bagi sepak bola Indonesia. Laga-laga "pesanan", pemilihan ketua Asprov dan /atau pejabat teras lain, tak lepas dari peran para petinggi PSSI. Orang bola tahu itu,” tutupnya.