Perkara Anies Baswedan 'Antitesa' Jokowi Masih Terus Diungkit-ungkit, Orang NasDem Curhat: Ya Allah...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Isu reshuffle kabinet untuk “mengusir” menteri NasDem dari kabinet terutama setelah Surya Paloh Cs memutuskan mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi capres mereka. Bahkan istilah Anies Antitesa Jokowi jadi perbincangan hangat yang makin menguatkan kesan agar NasDem segera pergi dari kabinet Jokowi.

Mengenai masalah Antitesa ini, Politisi NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi menegaskan istilah antitesis tersebut bukan berasa dari partainya.

“Ya Allah, ini berkali-kali kita sampaikan, orang yang menyampaikan bukan resmi dari Partai NasDem,” ujarnya dalam acara dua sisi Tv One, dikutip dari kanal Youtube TvOneNews, Jumat (6/1/23).

Baca Juga: Sudah Keliling Bersama Tapi Suara Pemilih Anies Baswedan Malah Banyak ke PKS dan Demokrat, Surya Paloh dan NasDem Apes?

Sebagaimana diketahui, istilah Anies Antitesa Jokowi keluar dari seorang Zulfan Lindan yang saat itu kader Partai NasDem, namun tak lama setelah pernyataan itu keluar, Zulfan Lindan pun diberhentikan oleh Surya Paloh dari NasDem.

“Bahkan sudah bukan di NasDem lagi,” tambah Gus Choi.

Baca Juga: Tukang Becak Ambil Sembako di Acara Relawan Ganjar Pranowo Tapi Malah Blak-blakan Dukung Anies Baswedan, Refly Harun Ngakak: Ini Pelajaran!

Karenanya, ia mengaku heran mengapa masalah ini terus diungkit sampai membuat dorongan agar menteri NasDem angkat kaki dari kabinet Presiden Jokowi.

Menurut Gus Choi, pihak yang terus mengangkat masalah “antitesa” ini penuh dengan kepentingan sendiri.

“ini kok masih diulang-ulang. Ini namanya tidak melihat orang tidak objektif kepentingannya sendiri saja,” ujarnya.

Terkaiat dorongan reshuffle, Gus Choi menegaskan partainya akan berkomitmen pada pemerintahan Jokowi sampai tuntas.

“Komitmen NasDem dengan pemerintahan bukan 2-3 tahun tapi 5 tahun,” ujarnya.

Menurut Gus Choi, Reshuffle adalah hak prorogatif seorang presiden yang tahu bagaimana kinerja para pembantunya. Maka menurutnya, selama tak ada kecacatan berupa tindak korupsi, nepotisme, dll, maka seharusnya seorang presiden tahu apa yang harus dilakukan.