Lemah Hadapi GNI, Pemerintah Jokowi Kian Disoroti: Tak Ada Wibawa, Lembek Sama Investor China!

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyorot tajam penanganan bentrokan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal di PT. Gunbuster Nichel Industry (GNI).

Dirinya keheranan dengan lembeknya sikap pemerintah dalam menyelesaikan serta menginvestigasi kasus tersebut, khususnya kepada pihak perusahaan GNI.

Baca Juga: TKA China Dinomorsatukan, Rusuh Morowali Disinyalir Bisa Terjadi Lagi: Tak Ada Keadilan

Menurutnya, pemerintah harus megusut akar masalah bentrok ini secara objektif sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.

“Pemerintah punya kewenangan memaksa PT. GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja,” kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (19/1).

"Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa,” singgung Mulyanto.

Mulyanto menyebut, sikap lemah seperti itu menunjukan Pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT. GNI. Padahal negara yang diwakili Pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat mengikat dan memaksa siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Baca Juga: Terjun Habis Dengar Anies, Kini Yusuf Mansur Bilang Tak Susah Jadi Penerusnya Jokowi: Tinggal Sujud Doang!

Melalui instrumen regulasi dan kelembagan kementerian yang ada, Pemerintah harus dapat melakukan pengaturan dan pengawasan untuk memastikan, bahwa berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

“Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal,” jelasnya.

Mulyanto menambahkan, akar masalah yang memicu mogok kerja yang berbuntut bentrok antar kelompok pekerja di atas adalah soal ketidakadilan upah dan K3. Menurutnya, hal ini tidak ditanggapi secara proporsional oleh PT.GNI, bahkan sampai kasus terjadinya ledakan kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja.

Baca Juga: Kebijakan Jokowi hingga Efek Januari, Grant Thornton Bagikan Tips Maksimalkan Cuan di Pasar Saham

“Ini kan soal serius bagi keamananan dan keselamatan kerja dan masyarakat yang menuntut peran pengaturan dan pengawasan Pemerintah,” tegas Mulyanto.

Oleh karena itu, Mulyanto mendesak negara harus hadir dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat melalui pemeriksaan, audit atau penilaian kelayakan teknologi, mesin, peralatan serta SOP operasi perusahaan khususnya smelter.

“Kalau melanggar, maka Pemerintah jangan sungkan-sungkan untuk mencabut izin operasional PT.GNI ini,” papar Mulyanto.

Mulyanto juga mendesak Pemerintah mengevaluasi total program hilirisasi nikel, termasuk keberadaan TKA, baik jumlah, kualifikasi dan proses registrasinya. Menurutnya, persoalan ini menjadi perhatian publik, yang selama ini terkesan tertutup.

Baca Juga: Dugaan Kasus Korupsi Bansos Era Anies Kian Meresahkan, PSI Surati Pasar Jaya: Ini Masalah Serius!

“Pemerintah harus membuka soal ini sejelas-jelasnya ke publik,” pungkasnya.